Pengawasan Lemah, Regulasi Pengelolaan Parkir Harus Dievaluasi
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Jupiter menyebut, pengawasan pengelolaan parkir di DKI Jakarta masih lemah. Maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terkait regulasi sistem pengelolaan parkir di ibu kota.
Kata politikus NasDem ini, perlu diperjelas fungsi dan kewenangan dari masing-masing pemangku kepentingan. Di antaranya, Unit Pengelola (UP) Perparkiran, Badan Pendapatan Daerah (Bapaenda), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).
Menurut Jupiter, terlihat ketidaksiapan eksekutif dalam mengelola parkir tidak berdasar.
"Kami melihat banyak yang harus dievaluasi," ucap Jupiter dalam keteranganya, Kamis (3/7).
Jupiter mengungkapkan, terdapat perbedaan data pemasukan pengelolaan perparkiran yang berpotensi kebocoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Dinas PMPTSP, lanjut dia, tidak memiliki data jumlah operator pengelola parkir di Jakarta. Akibatnya, tidak ada rekomendasi teknis perizinan yang diterbitkan dalam mengoperasikan perparkiran.
Data dari UP Perparkiran, hingga kini terdapat 1500 operator pengelola parkir. Sebanyak 105 di antaranya tidak mengantongi izin kelola sistem parkir.
Hal itu menyebabkan terjadi praktik pemungutan biaya dari hasil parkir secara ilegal.
"Ini pidana ini, karena ini dianggap Pungli (pungutan liar)," ucap dia.
Jupiter menegaskan, ketiadaan izin mengelola parkir sama dengan penggelapan pajak. Untuk itu, Bapenda DKI diminta mengintegrasikan data pembayaran parkir secara nontunai kepada UP Perparkiran dan operator pengelola parkir.
Sistem integrasi Bapenda harus secara real time. Dengan demikian membantu mengurangi kebocoran PAD.
"Bisa secara langsung mengetahui secara real time jumlah kendaraan yang masuk, berapa jumlah kendaraan yang keluar," tutupnya. (Asp)
