MTI: ERP Itu Alat Politik Untuk Mengembalikan Jalan ke Tangan Siapa?
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyarankan agar sistem Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta diterapkan di area yang sudah terlayani angkutan umum massal, bukan hanya di koridor tertentu.
Ketua MTI Jakarta, Yusa Cahya Permana, menjelaskan bahwa pendekatan berbasis koridor berpotensi memindahkan kepadatan lalu lintas ke jalan alternatif tanpa mengurangi jumlah kendaraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan ERP berbasis kawasan dianggap lebih efektif dan berkelanjutan.
“Secara ideal, ERP sepatutnya diterapkan melingkupi sebuah kawasan dan bukan berupa koridor,” ujar Yusa, Jumat (18/7).
Namun, jika ERP tetap dimulai dengan skema koridor, MTI merekomendasikan kombinasinya dengan strategi manajemen transportasi lain.
Misalnya, integrasi dengan Sistem Kontrol Lalu Lintas Pintar (ITCS) untuk mengelola distribusi lalu lintas di luar koridor ERP, serta penerapan Sistem Tilang Elektronik (ETLE) untuk menjaga kedisiplinan lalu lintas di area yang belum dikenakan pungutan.
Yusa menekankan bahwa ERP berbasis koridor harus menjadi langkah awal menuju sistem berbasis kawasan untuk mencegah perpindahan volume lalu lintas yang justru memperparah kemacetan di titik lain.
MTI memandang ERP lebih dari sekadar teknologi dan pungutan; ini adalah cerminan keberanian politik untuk menata ulang hak ruang jalan. Tujuannya adalah mengembalikan jalan kepada pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat yang selama ini kehilangan ruang akibat dominasi mobil pribadi.
MTI menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyiapkan sistem ERP dan manajemen parkir sebagai bagian dari strategi mobilitas yang berlandaskan keadilan ruang dan efisiensi.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta pada Juni lalu menyatakan belum akan memberlakukan kebijakan ERP. Mereka masih fokus pada peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal.
Sebagai informasi, ERP adalah sistem yang mengendalikan kepadatan lalu lintas dengan memungut retribusi elektronik dari pengguna kendaraan bermotor yang melintas di ruas jalan tertentu Jakarta pada jam sibuk. Harapannya, warga Jakarta dan komuter akan enggan membawa kendaraan pribadi ke pusat kota, sehingga kemacetan berkurang.
