Pesan Pedas Sarifudin Sudding untuk Perwira Polri Baru: Jangan Jadi Pemain Politik

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding, menyoroti pentingnya pelantikan lebih dari 2.000 calon perwira remaja (Capaja) TNI/Polri dalam Upacara Prasetya Perwira 2025 sebagai momentum regenerasi aparatur pertahanan dan keamanan negara. Secara khusus, Sudding menekankan para perwira muda Polri untuk menjadi simbol integritas dan berpihak kepada rakyat.

"Para perwira Polri yang baru dilantik akan menjadi wajah negara di tengah masyarakat. Mereka bukan hanya penegak hukum, tetapi juga penjaga keadilan sipil dan representasi langsung negara yang melayani," ujar Sarifudin Sudding dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/7).

Sebagaimana diketahui, para Capaja ini adalah taruna dan taruni tingkat akhir dari empat akademi, yaitu Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), dan Akademi Kepolisian (Akpol).

Presiden Prabowo Subianto telah melantik 2.000 Capaja di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Mereka terdiri dari 827 Capaja Akmil, 433 Capaja AAL, 293 Capaja AAU, dan 447 Capaja Akpol. Dalam Upacara Prasetya Perwira 2025, Presiden Prabowo berpesan agar para perwira remaja Polri menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman tugas.

Sudding sependapat dengan pesan Presiden Prabowo, khususnya mengingat tugas Polri di era modern yang tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang adil dan transparan.

"Jangan remehkan interaksi harian di lapangan. Jaga etika dan bersikap adil pada sipil. Integritas yang dibarengi kerendahan hati akan memperkuat legitimasi institusi," pesan Sudding. Ia menambahkan, "Jika kewenangan disalahgunakan, bukan hanya reputasi pribadi yang rusak, melainkan juga kepercayaan terhadap institusi Polri secara keseluruhan," jelas dia.

Sebagai anggota Komisi III yang membidangi penegakan hukum dan bermitra dengan Polri, Sudding menyoroti urgensi transformasi budaya kerja Polri. Ia mengingatkan bahwa perwira muda harus menjadi motor perubahan birokrasi Polri yang profesional dan humanis.

"Indonesia sedang berjuang meninggalkan warisan tata kelola kekuasaan yang transaksional. Jangan jadikan pangkat sebagai alat intimidasi atau kebal kritik. Gunakan kewenangan untuk memperkuat keadilan sosial dan pelayanan publik yang inklusif," papar Sudding.

Sudding juga menekankan pentingnya netralitas Polri dalam menghadapi dinamika sosial-politik, terutama menjelang tahun politik dan pemilu lima tahun mendatang.

"Perwira Polri harus menjadi penjaga proses demokrasi, bukan pemain politik. Keterlibatan aparat dalam kontestasi politik akan mencederai demokrasi dan memperlemah kepercayaan rakyat," tegasnya.

Lebih lanjut, Sudding menyatakan bahwa pembekalan multidisiplin bagi perwira muda Polri sangat penting. Selain penguasaan teknis kepolisian, perwira harus memahami hukum administrasi negara, hak-hak sipil, dan manajemen konflik sosial.

"Profesionalisme ke depan bukan hanya soal ketegasan, tapi juga kepekaan sosial, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, dan kesiapan untuk diawasi secara terbuka oleh publik," tutup Sudding.