Respons Dasco soal Usulan Cak Imin Gubernur Tak Dipilih Rakyat
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad buka suara soal usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Adapun usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin beberapa waktu lalu.
Dasco menegaskan bahwa masing-masing partai nasional sedang melakukan simulasi terkait pemilu. Hasilnya, kata dia, akan dijelaskan secara rinci oleh masing-masing partai.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin
"Ya, saat ini simulasi-simulasi tentang pemilu maupun pilkada sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Nah, mungkin nanti hasilnya seperti apa masing-masing partai nanti akan memaparkan apa yang sudah dirancang oleh partai masing-masing," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.
Dasco mengatakan Partai Gerindra juga akan melakukan kajian terkait usulan tersebut. Nantinya, tiap partai politik akan memutuskan berdasarkan ketentuan dan aturan yang dibuat untuk menghadapi pemilu atau pilkada.
"Sehingga nanti baru sama-sama kita akan putuskan dengan ketentuan dan aturan yang akan dibuat dalam menghadapi pilkada maupun pemilu," ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dievaluasi total.
Hal itu disampaikan Cak Imin di depan Presiden RI Prabowo Subianto dalam perayaan Harlah ke-27 PKB di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2025.
"Salah satunya yang kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan manfaatnya," kata Cak Imin dalam sambutannya.
Ilustrasi surat suara pemilu
Dia juga mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau setidaknya dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari masing-masing daerah.
"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak," tutur dia.
Usulan tersebut kata Cak Imin cukup menantang karena menuai banyak penolakan. Namun, dia menegaskan PKB mengusulkan hal tersebut demi efektivitas percepatan pembangunan.
"Tapi PKB bertekad tujuannya satu efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demokrasi," ungkap Cak Imin.
