Cak Imin: Banyak Pesantren Eksploitatif dan Ilegal, Mayoritas di Jawa Barat

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, khususnya di Jawa Barat.

Hal ini ia sampaikan dalam pidato pada International Conference of the Transformation of Pesantren yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (24/6/2025) malam.

“Ini buanyak pesantren palsu dan terbanyak di Jawa Barat ini,” kata Cak Imin, yang disampaikan dalam siaran langsung kanal YouTube PKB.

Menurutnya, banyak kasus kekerasan seksual terjadi di lembaga yang mengatasnamakan pesantren, tetapi tidak memiliki legitimasi dan akuntabilitas.

Ia bahkan menyatakan akan segera menggelar razia terhadap pesantren-pesantren ilegal di provinsi tersebut.

Apa Upaya Pemerintah Mengatasi Kasus Ini?

Untuk menangani persoalan tersebut, Cak Imin mengaku telah membentuk satuan tugas khusus.

Tim tersebut akan diketuai oleh Bu Nyai Hindun Anisah dan bertugas merazia dan merehabilitasi pesantren-pesantren bermasalah.

“Saya dan teman-teman akan melakukan penyadaran, razia untuk mengingatkan karena kita tidak boleh diam melihat terjadinya penyelewengan,” ujar Cak Imin.

Ia menyebut bahwa sebagai menteri, dirinya akan menggunakan kewenangannya untuk menertibkan pesantren yang dikelola secara eksploitatif.

“Saya kan menteri ya, dan tentu menggunakan kewenangan saya agar pesantren yang tidak tertib, kami tertibkan,” ujarnya tegas.

Apa Saja 'Dosa Besar' yang Disebut Cak Imin?

Cak Imin menyebut ada tiga 'dosa besar' yang mencederai marwah pesantren, yakni bullying atau perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

Tiga hal ini dinilainya merusak esensi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan.

“Pesantren tidak boleh melakukan tiga dosa besar itu demi menjaga santri-santrinya,” tegasnya.

Dalam pidatonya, Cak Imin menyoroti secara khusus provinsi Jawa Barat. Ia menyebut provinsi yang kini dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi itu memiliki jumlah pesantren palsu terbanyak di Indonesia.

“Mana Jawa Barat? Saya akan razia itu sebentar lagi,” ujarnya dengan nada serius.

Ia juga mengungkap bahwa berita-berita negatif tentang pesantren kerap berasal dari lembaga-lembaga tidak resmi yang menamakan diri pesantren tetapi menjalankan praktik eksploitatif terhadap santri.

Cak Imin berharap Kementerian Agama dan pemerintah daerah bisa turut aktif dalam menindak dan mencegah kemunculan pesantren ilegal.

Ia mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum, untuk melakukan verifikasi ulang terhadap keberadaan dan legalitas lembaga-lembaga pendidikan pesantren.

“Saya berharap Kementerian Agama, pemerintah daerah, di-back up oleh aparat untuk benar-benar meregistrasi, melakukan review atau peninjauan ulang, dan mendeteksi pesantren palsu yang mengeksploitasi kemiskinan,” kata Cak Imin.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Cak Imin Bicara Kekerasan Seksual di Pesantren: Terbanyak di Jawa Barat".