APBD Jawa Barat Tak Lagi Nomor Satu, Dedi Mulyadi Tetap Dapat Apresiasi Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin (8/7/2025).

Meski tak lagi menempati posisi pertama, kinerja fiskal Jawa Barat tetap diapresiasi. Menurut Tito, provinsi yang kini dipimpin oleh Gubernur Dedi Mulyadi itu berada di posisi ketiga secara nasional.

“Jawa Barat dari kemarin nomor satu, sekarang nomor tiga. Tapi masih bagus, Kang Dedi ini,” kata Tito.

Provinsi Mana yang Perlu Diwaspadai?

Tito turut menyoroti beberapa daerah yang perlu berhati-hati. Salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang meski menunjukkan kinerja baik, namun dinilai terlalu ketat antara pendapatan dan belanja. Hal ini dapat menyulitkan daerah dalam menghadapi keadaan darurat.

“Pendapatan dan belanja sudah mepet, jadi tidak punya cadangan kalau terjadi sesuatu. Pendapatannya perlu dinaikkan,” ujarnya.

Sementara itu, Jawa Timur dipuji karena memiliki pendapatan 48 persen dengan belanja yang dianggap seimbang. Namun, Lampung menjadi catatan tersendiri karena cadangan fiskalnya mulai menipis.

“Kalau ada bencana seperti banjir, cadangan yang minim akan jadi kendala. Mau tidak mau harus minta bantuan ke pusat,” kata Tito.

Adapun menurut Tito, Yogyakarta berhasil mencatat pendapatan sebesar 57 persen dari target tahunannya, sementara belanja daerah mencapai 41 persen. Ia memuji proporsi tersebut sebagai bentuk ideal dari pengelolaan keuangan daerah.

"Daerah yang ideal itu pendapatannya tinggi, belanjanya juga tinggi, tapi masih ada ruang untuk simpanan. Yang terbaik sekarang itu Yogyakarta," kata Tito.

Tito menjelaskan bahwa pendapatan tinggi dan belanja yang cukup berarti uang beredar di masyarakat.

“Pendapatannya tinggi, sesuai target. Belanjanya juga uang beredar di masyarakat mendekati 41-42 persen. Bagus ini. Makanya UMKM-nya pasti hidup,” tambahnya.

 

Apa Pesan Mendagri Terkait Inflasi Daerah?

Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap komponen pengendalian inflasi. Salah satu yang disorot adalah faktor harga pangan bergejolak atau volatile food.

Dengan semakin kompleksnya tantangan ekonomi di berbagai daerah, Tito berharap kepala daerah mampu menjaga keseimbangan fiskal dan tetap adaptif terhadap dinamika harga di lapangan.

Rapat tersebut menjadi pengingat bahwa pengelolaan APBD bukan hanya soal administrasi, melainkan juga strategi ekonomi daerah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Mendagri: Kinerja Jawa Barat Masih Bagus meski Turun ke Peringkat Tiga".