Survei Litbang Kompas: Mayoritas Warga Puas Program Dedi Mulyadi, tapi Jam Sekolah 06.30 Tuai Resistensi

Survei terbaru Litbang Kompas menyoroti persepsi publik terhadap berbagai program Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.

Hasil survei menunjukkan, mayoritas warga masih menilai program-program Pemprov sebagai hal yang penting, meski ada beberapa kebijakan yang menuai pro dan kontra.

Dari hasil survei, pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah menempati urutan tertinggi. Sebanyak 94,6 persen responden menilai program ini sangat penting bagi masa depan pendidikan di Jawa Barat.

Program lain yang juga mendapat dukungan luas adalah perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dengan apresiasi 97,9 persen responden, serta penyediaan listrik untuk masyarakat miskin yang mencapai 97,6 persen.

Pembangunan infrastruktur jalan juga dianggap krusial dengan tingkat apresiasi 97,2 persen responden.

Selain itu, program penanganan anak-anak bermasalah melalui pembinaan di barak militer atau pendidikan khusus juga dinilai penting oleh 96,2 persen responden.

Bagaimana Tanggapan Warga terhadap Program Kontroversial?

Tidak semua program berjalan mulus tanpa kritik. Misalnya, kebijakan larangan study tour bagi SMA dan SMK hanya mendapat dukungan 71,9 persen, sementara 27,3 persen menilai kebijakan tersebut tidak penting.

Program pengaktifan kembali jalur kereta era kolonial Belanda juga menuai tanggapan beragam, dengan 68,1 persen menyatakan penting dan 25,5 persen menganggap tidak perlu.

Kebijakan pengaturan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB juga menimbulkan perdebatan.

Hasil survei menunjukkan 67,4 persen menganggap kebijakan ini penting, namun 31,4 persen menilai tidak penting.

Adapun pemangkasan anggaran hibah pesantren dianggap penting oleh 62,2 persen responden, sementara 30,4 persen menilai sebaliknya.

Sejumlah orangtua murid di SD Negeri Pangkalan Jati 1, Kota Depok mengaku setuju dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi yang mewajibkan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB.

Program Mana yang Mendapat Kepuasan Publik Tertinggi?

Dalam aspek kepuasan, pembangunan RKB kembali menempati posisi atas. Sebanyak 91,6 persen responden mengaku puas, terdiri dari 11,4 persen sangat puas dan 80,2 persen puas. Hanya 4,6 persen responden yang menyatakan tidak puas.

Program pembinaan anak-anak bermasalah melalui barak militer juga mendapat apresiasi besar dengan 95,7 persen kepuasan, di mana 35 persen di antaranya menyatakan sangat puas.

"Soal barak (militer) cukup dapat apresiasi yang besar dari masyarakat. Ini cara paling simpel mengatasi kenakalan remaja menahun di Jabar. Di tingkat kepuasan tinggi 95 persen yang puas soal barak militer," ujar Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, Jumat (15/8/2025).

Selain itu, program perbaikan Rutilahu juga mencatat 88,2 persen kepuasan, sementara ketidakpuasan ada di angka 11,5 persen.

Program penyediaan listrik untuk masyarakat miskin juga mendapat sambutan baik dengan tingkat kepuasan 91,8 persen, meski 6,8 persen responden menilai tidak puas.

Bagaimana dengan Program Infrastruktur dan Pertambangan?

Survei juga mencatat 85,7 persen warga puas dengan pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat, sementara 12,8 persen menyatakan tidak puas.

Program evaluasi izin tambang juga mendapat respons positif, dengan 85 persen responden puas dan 12,6 persen tidak puas.

Namun, beberapa program justru menghadapi resistensi publik. Pengembangan monorel di Bandung Raya, meski didukung 80,4 persen responden, masih menyisakan ketidakpuasan sebesar 15,9 persen.

Begitu pula dengan program pengaktifan jalur kereta peninggalan Belanda, di mana ketidakpuasan tercatat di kisaran 20 persen.

Mengapa Beberapa Program Dinilai Kurang Efektif?

Menurut Rangga Eka Sakti, program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, infrastruktur, dan perumahan lebih mudah mendapatkan apresiasi publik.

Sebaliknya, program yang dirasa mengubah kebiasaan sehari-hari, seperti pengaturan jam sekolah, lebih rentan menuai resistensi.

“Yang cukup tidak diapresiasi dan resisten itu jam masuk sekolah 06.30 WIB. Kemudian mengaktifkan jalur kereta api tingkat tidak puas itu 20-an persen. Sama juga soal pengembangan monorel di Bandung Raya 15,9 persen tidak puas,” ujar Rangga.

Litbang Kompas melakukan survei ini pada 1–5 Juli 2025 melalui wawancara tatap muka. Sebanyak 400 responden dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat.

Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, survei ini memiliki margin of error sekitar +/- 4,9 persen. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Survei Litbang Kompas: Daftar Program Dedi Mulyadi yang Dinilai Penting oleh Warga Jabar".

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!