Di Depan Nelayan, Susi Pudjiastuti Video Call Dedi Mulyadi Tolak KJA Pangandaran
Penolakan terhadap rencana pembangunan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, semakin menguat.
Ratusan warga yang terdiri dari nelayan dan pelaku usaha wisata berkumpul di Bandara Internasional Beach Street Susi Air Pamugaran, Rabu (13/8/2025), untuk menyuarakan sikap tegas menolak proyek tersebut.
Aksi ini dihadiri tokoh penting seperti mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, Kapolres Pangandaran AKBP Dr Andri Kurniawan, perwakilan Kodim 0625 Pangandaran, serta sejumlah stakeholder pariwisata.
Momen Video Call Dedi Mulyadi
Di tengah aksi, perhatian warga tertuju pada Susi Pudjiastuti yang menghubungi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui video call. Percakapan itu dilakukan di hadapan para peserta aksi, memperlihatkan dukungan penuh dari sang gubernur.
"Tadi pak KDM sudah mendukung total menolak (KJA di Pantai Timur) 100 persen," kata Susi kepada wartawan.
Meski begitu, Susi mengingatkan bahwa izin proyek sudah terlanjur diterbitkan, sehingga diperlukan langkah hukum agar rencana tersebut tidak dilanjutkan. "Nanti ada nota keberatan yang sudah diserahkan ke ibu Bupati Pangandaran. Nanti dari ibu Bupati disampaikan ke Bandung," ujarnya.
Bupati Janji Bersama Warga
Bupati Citra Pitriyami menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi bukti nyata penolakan kolektif dari nelayan dan pelaku usaha di wilayahnya. "Kita akan menjaga laut. Saya sebagai Bupati Pangandaran menerima aspirasi dan tentu saya akan bersama masyarakat," ucapnya.
Ia mengaku sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur Jabar untuk membahas masalah serupa. "Saya sudah menghadap ke sana, dan beliau siap bersama sama kita. Dan barusan ibu Susi Pudjiastuti sudah komunikasi langsung melalui video call dengan pak Gubernur dan sudah didengar oleh semuanya bahwa pak gubernur siap mendukung kita semua," jelasnya.
Bupati juga mengingatkan warga agar tetap menjaga suasana kondusif. "Jangan anarkis, yang penting tujuan kita tercapai. Jangan sampai kita anarkis tapi merugikan kita sendiri. Jika perlu ke pak KDM lagi, saya siap," tegasnya.
Alasan Penolakan
Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP) menyatakan KJA bertentangan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang menempatkan Pangandaran sebagai destinasi wisata unggulan.
Dari total 91 kilometer garis pantai, hanya Pantai Pangandaran dan Batukaras yang dapat dimanfaatkan untuk wisata bahari, termasuk Pantai Timur yang selama ini menjadi lokasi strategis untuk perahu wisata, water sport, snorkeling, dan diving.
FKP2WP juga menilai KJA melanggar regulasi nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jabar terkait tata ruang laut, yang menetapkan Pantai Timur sebagai kawasan konservasi untuk menjaga kelestarian ekosistem. Lokasi tersebut juga merupakan area tangkap nelayan tradisional secara turun-temurun.
Dalam pertimbangannya, FKP2WP menyebut KJA berpotensi:
- Merusak estetika dan daya tarik Pantai Timur.
- Menghalangi atraksi wisata bahari.
- Mengganggu roda perekonomian masyarakat dan pelaku pariwisata.
"Keberadaan KJA akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan, menghambat aktivitas nelayan, dan menurunkan daya saing pariwisata daerah," ujar Koordinator Aksi, Iwan Sofa.
Pernyataan resmi penolakan tersebut dibacakan di hadapan Susi Pudjiastuti, Bupati Citra Pitriyami, dan para pejabat terkait, sebelum akhirnya diserahkan secara langsung kepada Bupati untuk diteruskan ke pemerintah provinsi.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Susi Pudjiastuti Video Call Gubernur Dedi Mulyadi, Kompak Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
