Eks Bupati Pangandaran Tantang Dedi Mulyadi Cabut Izin KJA di Pantai Timur Pangandaran, Berani?
Polemik keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran memanas setelah Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, Jeje Wiradinata, menantang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mencabut izinnya.
Menurut Jeje, KJA tersebut melanggar berbagai aturan, mulai dari kebijakan daerah, tata ruang wilayah (RTRW), hingga peraturan menteri tentang konservasi laut.
"Saya juga mempertanyakan kenapa izinnya bisa turun ketika aturan tersebut jelas-jelas dilanggar. Seharusnya sebelum izin terbit ada pengecekan lokasi," ujarnya kepada Tribun Jabar, Minggu (10/8/2025) siang.
Mengapa Izinnya Bisa Terbit?
Jeje menegaskan bahwa bola panas kini berada di tangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKPP) Jawa Barat.
Kewenangan laut dari 0 hingga 12 mil berada di provinsi, sementara KJA ini hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai.
"Kami menunggu bukti nyata keberanian Pak Gubernur Dedi Mulyadi untuk mencabut izinnya," kata Jeje yang juga menilai Dedi memiliki rekam jejak baik dalam menjaga lingkungan.
Siapa Pemilik KJA?
Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti memperlihatkan beragam sampah yang ada di pantai saat ia hendak berenang bersama keluarganya.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, turut mengecam keberadaan KJA tersebut. Melalui media sosial X (dulu Twitter), Susi menyoroti dugaan masalah perizinan dan mengajak publik mengungkap siapa saja di balik perusahaan pemilik KJA.
Ia menyebut tiga perusahaan yang perlu dipertanyakan izinnya PT Pasifik Bumi Samudera, PT Vietmindo Inter Pasifik, dan Supriadi.
"Kawan-kawan semua, bantu saya buka di sini siapa saja di belakang perusahaan yang dapat izin KJA di Pantai Timur Pangandaran, dan siapa yang beri izin," tulis Susi.
Bagaimana Sikap Gubernur Jabar?
Menanggapi polemik ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa izin KJA di Pangandaran perlu dievaluasi. Ia menilai kawasan tersebut lebih cocok untuk pariwisata, bukan budidaya ikan.
"Dari sisi pandangan ekosistem dan konservasi, Pangandaran itu basic-nya pariwisata. Kalau budidaya sebaiknya dilakukan di tempat lain," ujar Dedi.
Pimpinan PT Pasifik Bumi Samudera (PBS), Fiar Nafy, menyatakan siap mengikuti evaluasi pemerintah.
"Kami menghormati semua masukan, baik dari Ibu Susi Pudjiastuti, Pak Jeje Wiradinata, maupun pihak lainnya. Jika memang ada aturan yang tumpang tindih, kami siap dievaluasi ulang," ucap Fiar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari dua perusahaan lain yang disebut Susi.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Ditantang Mantan Bupati Pangandaran Berkaitan Keramba Jaring Apung di Pantai Timur.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
