Bupati Pangandaran Tegas Tolak KJA di Pantai Timur yang Rugikan Wisata, Minta Izinnya Dicabut
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran bersama masyarakat setempat menyatakan sikap tegas menolak keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat.
Penolakan ini muncul karena dinilai mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pariwisata.
Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menegaskan dirinya siap mendampingi masyarakat dalam menolak KJA.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan oleh pelaku wisata sudah ditindaklanjuti dengan melaporkan persoalan ini kepada Gubernur Jawa Barat.
"Saya sudah menerima aspirasi dari perwakilan pelaku wisata, saya selaku kepala daerah siap membersamai," kata Citra saat menghadiri pertemuan masyarakat di Susi Air Beach Strip, Rabu (13/8/2025) dikutip dari Antara.
Citra menjelaskan, Gubernur Jawa Barat pun menyatakan dukungan terhadap penolakan KJA. Ia berharap, aksi masyarakat disampaikan secara damai dan tidak mengganggu keamanan maupun kenyamanan daerah.
Apa Alasan Utama Penolakan KJA?
Masyarakat dan pemerintah daerah menilai keberadaan KJA mengganggu aktivitas nelayan dan pelaku usaha wisata.
Pantai Timur Pangandaran merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan untuk berenang dan menikmati wahana air, sehingga kebersihan dan keindahan pantai menjadi faktor vital.
Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, juga ikut hadir dan menyuarakan penolakan.
Menurutnya, jarak KJA yang hanya sekitar 200 meter dari pantai melanggar aturan dan merusak potensi wisata.
"Keramba apung itu agar dicabut, dan dipindahkan dari Pantai Timur Pangandaran," ujar Susi.
Ia menekankan, lokasi KJA seharusnya berada minimal 12 mil dari garis pantai agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata.
Keramba Jaring Apung (KJA) Lepas Pantai diresmikan Presiden Joko Widodo, pada 24 April 2018 di Pangandaran, Jawa Barat. Dalam KJA lepas pantai yang mengadopsi teknologi dari Norwegia ini, dibudi daya ikan kakap putih.
Bagaimana Dampaknya bagi Pariwisata?
Berdasarkan data, Pangandaran menerima 4-6 juta kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Pariwisata bahari menjadi penopang utama ekonomi daerah, sehingga gangguan terhadap keindahan dan kebersihan pantai dapat berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat.
"Kalau di Pangandaran banyak kegiatan wisata, kita harus jaga keindahan, kita harus jaga kebersihan," tegas Susi.
Keberadaan KJA dinilai dapat merusak citra destinasi wisata karena menimbulkan kesan kumuh dan mengurangi ruang bagi aktivitas wisata air.
Susi menegaskan bahwa aksi ini murni untuk kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan, bukan untuk kepentingan politik.
Masyarakat Pangandaran hanya ingin mempertahankan sektor pariwisata dan ekosistem laut dari potensi kerusakan.
"Masyarakat Pangandaran yang paling terbuka, Pangandaran adalah daerah wisata," ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun KJA sudah mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, aturan memungkinkan pencabutan izin jika ada keberatan resmi dari masyarakat.
Bupati Citra memastikan Pemkab Pangandaran akan mengawal proses penyampaian keberatan ke pemerintah provinsi hingga pusat.
"Kalau memang itu mengganggu, saya siap membersamai, mudah-mudahan sesuai rencana kita," katanya.
Masyarakat dan tokoh daerah telah menandatangani deklarasi penolakan dan akan mengirimkan nota keberatan ke Gubernur Jawa Barat.
Mereka berharap, keputusan yang diambil dapat menguntungkan semua pihak dan menjaga keberlangsungan pariwisata Pangandaran.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
