Jeje Wiradinata Tantang Dedi Mulyadi Cabut Izin Keramba di Pantai Pangandaran
Mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, menantang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk berani menuntaskan persoalan keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran.
Jeje, yang kini menjabat Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran, menilai keberadaan KJA melanggar sejumlah aturan, mulai dari kebijakan pemerintah daerah, tata ruang wilayah (RTRW), hingga peraturan menteri soal konservasi laut.
“Saya juga mempertanyakan kenapa izinnya bisa turun ketika aturan tersebut jelas-jelas dilanggar. Seharusnya sebelum izin terbit ada pengecekan lokasi,” ujarnya melalui WhatsApp kepada Tribun Jabar, Minggu (10/8/2025).
Jeje menegaskan dirinya tidak mau berspekulasi soal siapa yang berada di balik perusahaan pemasang KJA. Namun, ia memastikan akan terus mendorong pencabutan izin.
Menurutnya, saat ini bola panas ada di tangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKPP) Jawa Barat.
“Rekomendasi izin dulu keluar dari Provinsi Jabar. Kewenangan laut dari 0 sampai 12 mil berada di provinsi, dan KJA ini hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai. Jadi, kami menunggu bukti nyata keberanian Pak Gubernur Dedi Mulyadi untuk mencabut izinnya,” katanya.
Jeje mengaku percaya Dedi yang dikenal peduli lingkungan akan berpihak pada masyarakat Pangandaran.
“Kami yakin Pak Gubernur akan konsen terhadap masalah ini dan berpihak kepada masyarakat,” ucapnya.
Susi Pudjiastuti Ikut Suarakan Penolakan
Penolakan terhadap KJA juga disuarakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Lewat media sosial X, Susi mengkritik dugaan masalah perizinan dan mengajak publik mengungkap pihak di balik perusahaan pemilik KJA.
“Kawan-kawan semua, bantu saya buka di sini (Medsos X) siapa saja di belakang perusahaan yang dapat izin KJA di Pantai Timur Pangandaran; dan siapa yang beri izin serta hal lain terkait kenapa izin ini bisa keluar, ayo,” tulis Susi pada Sabtu (9/8/2025).
Susi menyebut tiga perusahaan terkait KJA tersebut, yakni PT Pasifik Bumi Samudera (PBS), PT Vietmindo Inter Pasifik, dan Supriadi.
KJA sendiri adalah sistem budi daya ikan yang memanfaatkan jaring sebagai wadah terapung di permukaan air, yang biasanya dipasang di sungai, danau, waduk, atau laut.
Respons Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi menilai izin KJA di Pantai Pangandaran memang perlu dievaluasi. Menurutnya, wilayah tersebut sejak lama dikenal sebagai kawasan wisata, bukan lokasi budi daya ikan.
“Dari sisi pandangan ekosistem dan konservasi, selaras dengan apa yang saya pikirkan, karena bagi saya area Pangandaran itu sudah basicnya pariwisata, kita hormati itu dan kalau budidaya sebaiknya dilakukan di tempat lain,” ujarnya.
“Ini pandangan saya dari sisi konservasi, sehingga dalam pandangan saya, sebagai orang yang memahami ekologi menurut saya perlu dievaluasi,” lanjutnya.
PT PBS Siap Dievaluasi
Menanggapi polemik ini, Pimpinan PT Pasifik Bumi Samudera, Fiar Nafy, menyatakan pihaknya siap menjalani evaluasi pemerintah.
“Kami menghormati semua masukan, baik dari Ibu Susi Pudjiastuti, Pak Jeje Wiradinata, maupun pihak lainnya. Jika memang ada aturan yang tumpang tindih, kami siap dievaluasi ulang,” katanya.
Hingga berita ini disusun, dua perusahaan lain yang disebut Susi belum memberikan keterangan resmi.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Keberanian Dedi Mulyadi Ditunggu Mantan Rival pada Pilkada Lalu, Berkenaan Masalah di Pangandaran
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
