Bukan KJA Milik Unpad, Pelaku Usaha Ternyata Tolak KJA Pangandaran Milik Swasta
Penolakan terhadap keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, masih berlanjut.
Setelah Susi Pudjiastuti menegaskan sikapnya, kini giliran para pelaku usaha wisata yang tergabung dalam Forum Bela Pariwisata Pangandaran menyuarakan keberatan mereka.
Ketua Forum Bela Pariwisata Pangandaran, Adi Pranyoto, menegaskan bahwa penolakan ditujukan khusus kepada KJA milik swasta yang beroperasi di kawasan konservasi.
Menurutnya, KJA tersebut berpotensi merusak ekosistem laut sekaligus mengganggu aktivitas nelayan dan pelaku wisata.
"Sudah jelas bahwa kawasan pantai di bawah satu mil laut adalah zona konservasi dan wilayah tangkap bagi nelayan tradisional, seperti jaring arad. Keberadaan KJA ini pasti akan mengganggu aktivitas mereka," ujar Adi kepada Tribun Jabar di Pantai Timur Pangandaran, Selasa (19/8/2025) siang.
Adi menambahkan, jika KJA swasta itu dibiarkan, nelayan jaring arad kemungkinan besar hanya akan menangkap sampah plastik. Selain itu, jangkar-jangkar dari KJA bisa merusak terumbu karang yang menjadi habitat ikan dan biota laut lainnya.
"Kalau terumbu karang rusak, tentu akan berdampak besar pada ekosistem laut. Padahal, itu adalah tempat berkembang biaknya ikan," katanya.
Bedakan KJA Swasta dan KJA Unpad
Adi menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan keberadaan KJA milik Universitas Padjadjaran (Unpad) yang digunakan untuk penelitian. Ia menyebut, KJA Unpad lebih bersifat akademik dan riset ilmiah.
Dengan demikian, polemik yang muncul belakangan ini menurutnya perlu diluruskan agar masyarakat memahami perbedaan antara KJA swasta dan KJA Unpad.
Dampak Serius bagi Wisata Pangandaran
Selain persoalan ekologi, Adi menyoroti dampak terhadap sektor wisata. Menurutnya, usaha water sport dan kegiatan wisata bahari di Pantai Timur Pangandaran akan sangat terganggu dengan keberadaan KJA swasta.
"Padahal kita sedang mendorong kesadaran wisata di masyarakat. Pantai Timur ini punya potensi besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan," ucapnya.
Adi menegaskan, penolakan ini murni lahir dari para pelaku usaha wisata yang sehari-hari bergantung pada kawasan Pantai Timur.
"Kami mencari nafkah di sini, beraktivitas di sini. Dan ini juga untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pangandaran," ujarnya.
Polemik Makin Panas
Polemik KJA Pangandaran belakangan ini semakin panas setelah Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, menyebut KJA di kawasan wisata itu tidak pantas dipertahankan.
Dalam pernyataannya di Bandara International Beach Strip Susi Air pada Rabu (13/8/2025), Susi bahkan menyebut Unpad "bodoh" karena terlibat dalam proyek KJA.
Pernyataan tersebut didukung oleh Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Pangandaran sekaligus mantan Bupati dua periode, Jeje Wiradinata, serta Bupati Pangandaran Citra Pitriyami.
Namun, ucapan Susi yang menyebut Unpad "bodoh" menuai kritik dari kalangan alumni. Wakil Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unpad, Budi Hermansyah, menilai kata-kata tersebut merendahkan martabat guru besar dan institusi pendidikan tinggi.
"Tendensi dari keluarnya kata-kata ‘bodoh’ yang ditujukan ke guru besar Unpad sama dengan menghina Unpad sebagai lembaga pendidikan tinggi," ujar Budi dalam rilis resminya, Senin (18/8/2025).
Menurutnya, riset KJA Unpad adalah bagian dari laboratorium lapangan untuk budidaya lobster, yang justru bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia melawan Vietnam dalam membesarkan benih lobster.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pelaku Wisata Tak Permasalahkan KJA Penelitian Milik Unpad, tapi KJA Komersial
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
