Usul Dialog Terbuka, Dekan Unpad Yakin Dedi Mulyadi Bijak Atasi Polemik KJA Pangandaran
Polemik keramba jaring apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat, masih terus menjadi sorotan.
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (FPIK Unpad), Yudi Nurul Ihsan, menyampaikan keyakinannya bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan mengambil langkah bijak dalam menyikapi kontroversi tersebut.
"Saya yakin KDM akan bijak juga jika melihat semua permasalahan," ujar Yudi saat dihubungi, Minggu (17/8/2025) sore.
Minta Dialog Terbuka
Menurut Yudi, penyelesaian masalah KJA tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ia menilai perlu ada ruang dialog yang terbuka, melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, hingga pelaku usaha.
"Saya harap ada diskusi yang lebih terbuka. Kalau perlu melibatkan semua pihak," ucapnya.
Yudi menekankan bahwa setiap aktivitas di kawasan pesisir harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ia menilai kegiatan yang bermanfaat sebaiknya tidak ditolak hanya karena adanya perbedaan kepentingan.
"Jangan ada egois. Semua yang bermanfaat, kenapa tidak? Itu harus untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Klarifikasi Soal KJA Pangandaran
Sebelumnya, Susi Pudjiastuti menyampaikan penolakan keras terhadap keberadaan KJA di Pangandaran dan mengaku kaget karena proyek berskala besar itu berada di kawasan wisata air. Namun, Yudi menilai ada kesalahpahaman informasi yang sampai ke mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.
"Sepertinya ada yang salah menyampaikan informasi ke Ibu Susi tanpa tabayun dulu. Mungkin itu yang ditanggapi," ucap Yudi.
Ia menjelaskan bahwa KJA di Pangandaran awalnya merupakan bagian dari riset yang dilakukan sejak enam tahun lalu. Lokasi tersebut bahkan pernah dijadikan tempat pelatihan dan tidak pernah menimbulkan protes. Belakangan, KJA dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi dengan melibatkan masyarakat setempat dan pihak swasta.
Siap Buka Forum Diskusi
Yudi menambahkan, jika memang KJA dianggap menimbulkan masalah, yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi titik persoalan dan mencari solusi bersama. Ia bahkan membuka peluang untuk menginisiasi forum dialog dengan semua pihak, termasuk Susi Pudjiastuti dan kelompok nelayan yang menolak keberadaan KJA.
"Bila perlu, Unpad bikin forum diskusi. Misalkan, forum diskusi keadilan perikanan Indonesia. Agar semuanya terbuka dan bisa lebih bijak," tuturnya.
Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Evaluasi
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan izin KJA di Pangandaran perlu dievaluasi. Menurutnya, kawasan itu sejak lama dikenal sebagai destinasi wisata, sehingga aktivitas budidaya ikan sebaiknya dilakukan di lokasi lain.
"Dari sisi pandangan ekosistem dan konservasi, selaras dengan apa yang saya pikirkan, karena bagi saya area Pangandaran itu sudah basicnya pariwisata, kita hormati itu, dan kalau budidaya sebaiknya dilakukan di tempat lain," ujar Dedi.
Ia menegaskan evaluasi sangat penting agar polemik tidak terus berlarut.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Update Polemik KJA di Pangandaran, Dekan Unpad Buka Dialog Terbuka dengan Susi Pudjiastuti
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
