Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, study tour, Wali Kota Bandung, larangan study tour, gubernur jawa barat, 3 Bupati dan Walkot di Jabar Izinkan

Meski Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah melarang kegiatan study tour di lingkungan sekolah, sejumlah kepala daerah di Jabar memilih tetap membuka ruang bagi pelaksanaan kegiatan tersebut. Setidaknya ada tiga kepala daerah yang menyatakan sikap berbeda dengan kebijakan provinsi.

Mereka adalah Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Cirebon Effendi Edo, dan Bupati Bandung Dadang Supriatna.

1. Wali Kota Bandung: Silakan Saja, Asal Tak Terkait Nilai Akademik

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, pihaknya tidak melarang kegiatan study tour di sekolah-sekolah selama tidak berkaitan dengan penilaian akademik.

“Boleh, selama itu tidak ada hubungan dengan nilai akademik,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (21/7/2025).

Ia bahkan tidak mempermasalahkan bila sekolah menggelar study tour ke luar daerah atau provinsi. “Mangga weh (silakan saja), saya tidak bisa melarang, masa saya larang,” tambahnya.

2. Wali Kota Cirebon: Bukan Masalah, Asal Ada Rambu-Rambu

Sikap serupa juga disampaikan Wali Kota Cirebon Effendi Edo. Menurutnya, kegiatan di luar kelas seperti study tour bisa tetap dilaksanakan selama ada aturan dan pengawasan ketat.

“Kalau study tour, asalkan dengan rambu-rambu yang kuat, sebetulnya tidak menjadi persoalan buat saya,” kata Edo, Jumat (25/7/2025).

Ia menilai, kegiatan semacam itu justru dapat memperkaya wawasan siswa di luar kurikulum formal.

3. Bupati Bandung: Jangan Hanya Melarang, Tapi Beri Solusi

Bupati Bandung Dadang Supriatna menekankan bahwa selama kegiatan tersebut mendapat persetujuan orangtua dan memiliki nilai edukatif, maka tidak seharusnya dilarang.

“Selama orangtuanya sepakat dan ada manfaat dalam konteks pengalaman, karena study tour itu bukan hanya hiburan, tetapi juga edukasi,” kata Dadang.

Ia mengingatkan, larangan semestinya dibarengi dengan solusi dari pemerintah. “Jangan sampai kita melarang tapi tidak ada solusi,” ujarnya.

Respons Dedi Mulyadi: Tak Berdasar Akademis dan Moral

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi perbedaan sikap para kepala daerah itu dengan tegas. Ia menyatakan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai sasaran peningkatan kunjungan wisata daerah adalah hal yang tidak memiliki dasar akademis maupun moral.

“Menjadikan anak sekolah sebagai obyek kunjungan wisata daerah itu tidak punya dasar akademik dan moral,” ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/7/2025).

Menurutnya, larangan study tour sejalan dengan larangan lain seperti penjualan LKS dan seragam oleh sekolah, yang dianggap mengeksploitasi siswa demi keuntungan ekonomi.

“Pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif,” tegasnya.

Dedi menyarankan agar pemerintah daerah lebih fokus membenahi infrastruktur wisata ketimbang menggantungkan angka kunjungan dari kegiatan sekolah.

“Kemudian juga bangunan-bangunan heritage-nya harus dijaga estetikanya dengan baik. Bebaskan berbagai pungutan liar dari parkir liar, calo tiket, atau kadang ada satu objek itu ada dua tiket,” ujarnya.

Ia pun menekankan pentingnya pengelolaan wisata yang jujur, bersih, dan nyaman agar wisatawan datang tanpa harus melibatkan siswa.

“Kalau semuanya dilakukan, daerahnya tertata, bersih, para pedagangnya jujur, tidak ada pungli. Kemudian ada rasa nyaman, infrastrukturnya dibangun agar tidak terjadi kemacetan yang panjang. Jangan khawatir, wisatawan akan datang berbondong-bondong,” tutupnya.