Alasan Dedi Mulyadi Melarang Study Tour di Jawa Barat

Polemik mengenai study tour di kalangan pelajar kembali mencuat setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tersebut di wilayahnya.

Keputusan ini menuai berbagai tanggapan, terutama karena bertentangan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang tetap memperbolehkan study tour dengan syarat tertentu.

Alasan Dedi Mulyadi melarang study tour

Berikut beberapa alasan utama di balik keputusan Dedi Mulyadi melarang study tour di Jawa Barat:

1. Study tour lebih condong ke rekreasi daripada edukasi

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tidak menolak konsep study tour secara keseluruhan. Namun berdasarkan pengamatannya, kegiatan ini lebih sering menjadi ajang rekreasi daripada perjalanan yang memiliki nilai edukatif.

“Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat benar-benar berfokus pada substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa esensi,” ujar dilansir dari Kompas.com (27/3/2025).

Ia menilai bahwa banyak sekolah yang menyelenggarakan study tour tanpa memiliki tujuan pembelajaran yang jelas, sehingga kegiatan tersebut lebih menyerupai wisata biasa daripada program pendidikan yang terencana.

Oleh karena itu, ia mengambil langkah tegas untuk melarang study tour guna memastikan pendidikan tetap berorientasi pada kualitas dan substansi.

2. Study tour membebani orangtua secara finansial

Salah satu alasan utama pelarangan study tour adalah dampaknya terhadap ekonomi keluarga. Menurut Dedi, banyak orangtua siswa yang harus mengeluarkan biaya besar untuk membiayai perjalanan ini, yang tidak jarang mencapai jutaan rupiah per anak.

Ia menyayangkan kondisi di mana anak-anak berwisata di tengah kesulitan ekonomi yang dialami oleh orangtua mereka.

“Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua. Saya tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat,” ungkap Dedi.

Selain itu, ia juga mengkritisi potensi praktik bisnis yang melibatkan agen perjalanan, yang dinilai lebih mengutamakan keuntungan daripada manfaat pendidikan bagi siswa.

3. Menghindari kesenjangan sosial di sekolah

Dedi juga menyoroti dampak sosial dari study tour, khususnya terkait kesenjangan antara siswa yang mampu dan yang tidak.

Dalam banyak kasus, siswa yang tidak mampu mengikuti study tour akan merasa minder dan terasing dari teman-teman sekelasnya.

Hal ini dapat menciptakan perbedaan status sosial di lingkungan sekolah, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam pendidikan.

Dengan adanya larangan ini, Dedi berharap tidak ada lagi diskriminasi atau tekanan sosial terhadap siswa yang tidak bisa ikut serta dalam study tour hanya karena keterbatasan finansial.

Ia menegaskan bahwa pendidikan harus bersifat inklusif dan tidak boleh menciptakan kesenjangan di antara siswa.

Reaksi dari mendikdasmen dan DPR

Meskipun Dedi Mulyadi melarang study tour di Jawa Barat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti tetap memperbolehkannya dengan catatan sekolah harus memastikan aspek keamanan dan manfaat edukatifnya.

Menurut Mu’ti, study tour bisa menjadi bagian dari metode pembelajaran berbasis pengalaman, asalkan dirancang dengan baik dan tidak membebani orangtua.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifuddin, juga menyampaikan pandangannya bahwa study tour bisa memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi siswa.

Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan transparansi dalam pengelolaan dana agar kegiatan ini tidak menjadi beban finansial bagi orangtua.