Larang Study Tour, Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Presiden Prabowo

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

 Kebijakan larangan study tour sekolah di Jawa Barat yang dikeluarkan Gubernur Dedi Mulyadi menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk para pekerja sektor pariwisata. Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) bahkan melayangkan surat pengaduan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Koordinator Solidaritas P3JB, Herdis Subarja, mengungkapkan bahwa surat tersebut telah diterima oleh Sekretariat Presiden di Gedung 1 Istana Kepresidenan Jakarta. Selain itu, pihaknya juga mengirimkan salinan surat kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Gedung Sekjen DPR RI.

Koordinator Solidaritas P3JB, Herdis Subarja

Koordinator Solidaritas P3JB, Herdis Subarja

“Isi surat ini sama dengan surat terbuka yang kami bacakan sehari sebelumnya di Bandung. Intinya, ada 2.552 pekerja transportasi pariwisata, seperti sopir dan kernet bus, yang terancam dirumahkan atau bahkan di-PHK oleh perusahaan bus pariwisata akibat sepinya pesanan. Beberapa perusahaan PO bus pariwisata di Jawa Barat juga akan menutup operasionalnya mulai Agustus ini,” ujar Herdis, Jumat, 1 Agustus 2025.

Menurut Herdis, situasi ini merupakan dampak langsung dari kebijakan larangan study tour oleh Gubernur Dedi Mulyadi. Penurunan drastis permintaan sewa bus membuat banyak pekerja kehilangan mata pencaharian.

Sebelumnya, pada 21 Juli 2025, para pekerja pariwisata telah menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk protes. Namun, mereka kecewa karena tidak mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Gubernur.

4000 Pekerja Pariwisata demo Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Gedung Sate Bandung

4000 Pekerja Pariwisata demo Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Gedung Sate Bandung

“Tapi Pak Gubernur malah tidak mau bertemu dan tidak memberi solusi. Lagi-lagi beliau hanya menjawab melalui media sosial dengan pernyataan yang tidak menyentuh substansi persoalan. Jawaban itu justru membuat hati kami semakin sakit. Pak Gubernur seolah lepas tangan terhadap nasib kami yang menjadi korban kebijakan ini,” ungkap Herdis.

P3JB juga mendesak pemerintah pusat, termasuk kementerian dan lembaga terkait, untuk segera turun tangan menyelamatkan pekerja pariwisata di Jawa Barat yang kini berada dalam kondisi memprihatinkan.

“Pihak manapun, baik pusat maupun daerah, harus segera bertindak nyata. Jangan ditunda, apalagi dibiarkan. Kalau tidak ada penanganan, akan semakin banyak korban,” kata Herdis menegaskan. (Cepi Kurnia/tvOne/Bandung)

Post Related