Tahun Depan Prabowo Bakal Tarik Utang Terbesar Sejak Era Covid-19, Segini Nilainya

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI

Pemerintahan Prabowo Subianto rencananya bakal menarik utang baru sebesar Rp 781,87 triliun, di tahun 2026 mendatang.

Dikutip dari dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, pemerintah memastikan bahwa pengelolaan utang itu dipastikan akan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta mengutamakan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.

"Dalam RAPBN tahun anggaran 2026 pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 781,868 miliar, yang akan dipenuhi melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman," sebagaimana termaktub dalam dokumen tersebut, dikutip Senin, 18 Agustus 2025.

Ilustrasi uang/pinjaman online

Ilustrasi uang/pinjaman online

Dokumen yang sama berbunyi bahwa terdapat dua agenda utama yang diemban APBN, yakni dalam hal meredam gejolak ekonomi sekaligus mendukung agenda pembangunan.

Pemerintah menegaskan, APBN bakal dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan prioritas, di tengah meningkatnya risiko perekonomian akibat maraknya ketidakpastian kondisi global.

Pemerintah juga memastikan bahwa rancangan strategi pengelolaan utang tahun 2026, nantinya akan dapat mendukung agenda tersebut.

"Kebijakan anggaran yang ekspansif merupakan upaya peningkatan kapasitas fiskal yang dibutuhkan, sehingga APBN dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan," ujar dokumen tersebut.

Dokumen itu juga mencatat besaran pembiayaan utang dalam lima tahun terakhir. Yakni sebesar Rp 870,5 triliun (2021), Rp 696 triliun (2022), Rp 404 triliun (2023), Rp 558,1 triliun (2024), serta Rp 715,5 triliun pada outlook 2025. 

Dengan rencana pembiayaan utang sebesar Rp 781,9 triliun pada tahun 2026 mendatang, maka dipastikan bahwa utang itu telah menjadi utang tertinggi setelah tahun 2021 atau sejak era pandemi Covid-19 silam.

"Pemerintah memastikan pengelolaan utang berjalan secara prudent, akuntabel dan terkendali, sehingga dapat dijaga keberlanjutan fiskal," ujarnya.