Instruksi Prabowo, Lahan Tak Berizin Dikelola Negara untuk Swasembada Pangan

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk memanfaatkan lahan-lahan tak berizin agar dikelola negara menjadi lahan produktif pertanian dan perkebunan.

Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/8/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih serta direktur utama BUMN di sektor pertanian dan perkebunan.

Rapat Perdana Bahas Lahan Pertanian dan Perkebunan

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa pembahasan terkait pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan menjadi salah satu agenda utama.

“Rapat pertama, yang turut dihadiri oleh para direktur utama BUMN bidang pertanian dan perkebunan, membahas mengenai pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan oleh negara,” ujar Teddy saat dihubungi di Jakarta, Rabu malam.

Namun, Teddy menegaskan rapat terbatas itu bersifat tertutup sehingga ia tidak dapat membagikan detail isi pembahasan.

Dalam rapat, Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roseland dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Seskab Teddy Indra Wijaya.

Strategi Ketahanan Pangan Nasional

Pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif pertanian dan perkebunan merupakan bagian dari strategi pemerintah mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan.

Sebelumnya, dalam Pidato Kenegaraan pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menyebut pemerintah dalam 10 bulan terakhir telah menjalankan berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

“Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana, para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” kata Presiden Prabowo.

Surplus Produksi Beras

Presiden Prabowo Subianto mengenakan beskap biru dongker dan Tanjak Melayu saat menjadi Inspektur Upacara penurunan bendera Merah Putih di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

Prabowo mengungkapkan hasil program ketahanan pangan yang dijalankan pemerintah telah membawa Indonesia pada capaian penting, yakni surplus produksi beras.

Saat ini, stok cadangan beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.

“Tidak ada negara kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah yang saya pimpin bekerja keras memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektare sawah baru di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera, Papua, dan beberapa daerah lain,” ucap Prabowo.

Intensifikasi Pertanian dan Dukungan Petani

Selain membuka lahan baru (ekstensifikasi), pemerintah juga melakukan program intensifikasi pertanian.

Upaya itu meliputi peningkatan produksi pangan di desa-desa, pemangkasan birokrasi penyaluran pupuk sehingga langsung diterima petani, hingga pemberian bantuan alat pertanian modern.

“Kami juga tingkatkan harga beli gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram agar petani sebagai produsen menikmati keuntungan yang berarti,” tutur Presiden.

Langkah-langkah tersebut, menurut Prabowo, akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan, menekan impor, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!