Puan Bantah Pertemuan Megawati dengan Prabowo Nanti Bahas Reshuffle

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani membantah jika rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tak membahas isu reshuffle kabinet.
Ia juga membantah pertemuan itu diartikan sebagai pertanda jika PDIP akan masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Puan, hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo sudah dekat sedari awal.
"Dari dulu sudah dekat kayak kakak dan adik," kata Puan kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Minggu, 17 Agustus 2025.

Presiden Prabowo bertemu Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar
Puan juga menampik isu yang menyebut PDIP bakal bergabung dengan koalisi usai masuk dalam Kabinet Merah Putih setelah proses reshuffle dilakukan.
"PDIP sudah menyatakan bahwa kami akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dalam membangun bangsa dan negara," kata Puan.
"Dan akan meneruskan semua program untuk menjalankan visi Presiden Prabowo agar manfaatnya bisa sebesar besarnya untuk rakyat," imbuhnya.
Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap partainya yang tidak akan masuk dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, PDIP tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.
Walaupun berada di luar Kabinet Merah Putih, Megawati memastikan PDIP tidak akan menjadi partai oposisi. Sikap resmi ini merupakan hasil Kongres Ke-VI PDIP yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
“Peran kita adalah memastikan bahwa pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” kata Megawati.
Megawati menegaskan, dukungan PDIP kepada pemerintahan Prabowo tidak bersifat mutlak. Partai berlambang banteng moncong putih itu akan tetap kritis dan tegas terhadap kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan kepentingan rakyat.

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri
“Kita akan bersuara lantang jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan amanat penderitaan rakyat,” tegas Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
Ia juga mengingatkan bahwa keberpihakan partai bukan ditentukan oleh posisi di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan pada kebenaran dan moralitas politik yang diajarkan oleh Proklamator Soekarno.