DPR Sebut Pidato Kenegaraan Prabowo Muat 3 Kunci Fondasi Pembangunan Indonesia Ke Depan

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menuai respons parlemen. Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menganggap, pidato tersebut memuat tiga pesan kunci yang akan menjadi fondasi arah pembangunan ke depan.

Yakni Determinasi Kepemimpinan, Orientasi Kerakyatan, dan Tekad Kemajuan Indonesia.

Pertama, determinasi kepemimpinan Presiden Prabowo tergambar jelas melalui komitmennya untuk memimpin langsung agenda-agenda strategis bangsa hingga diplomasi internasional.

Presiden Prabowo menegaskan akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi, melawan praktek serakahnomic, eksploitasi sumber daya alam, monopoli perdagangan, serta penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.

“Presiden menegaskan akan turun tangan langsung memastikan negara ini bersih dari perilaku koruptif dan penyelewengan sumber daya,” ujar Jazuli kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/8).

Kedua, orientasi kerakyatan yang kuat tercermin dari tekad Presiden menjadikan UUD 1945, khususnya Pasal 33, sebagai benteng kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Presiden menegaskan akan mengembalikan penguasaan negara atas sektor ekonomi strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak, mewujudkan asas ekonomi kekeluargaan dan bukan konglomerasi, serta menjalankan prinsip efisiensi dan keadilan secara konsekuen.

Ketiga, orientasi kemajuan tampak dari percepatan transformasi SDM dan digital, inovasi pendidikan nasional melalui pendirian sekolah-sekolah unggulan, digitalisasi proses pembelajaran, dan lompatan di bidang sains dan teknologi mengiringi bonus demografi.

“Presiden ingin memastikan Indonesia tidak tertinggal jauh dari negara maju hingga mampu mengejar ketertinggalan dalam penguasaan revolusi sains dan teknologi modern,” tegas Jazuli.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga berulang kali menegaskan komitmennya untuk mengembalikan pengelolaan Republik ini sesuai UUD 1945 yang dirancang oleh generasi terbaik bangsa seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Agus Salim, dan tokoh pendiri lainnya.

“Pesan ini sangat penting, karena mengembalikan roh konstitusi berarti mengembalikan cita-cita Indonesia berdaulat secara ekonomi, kuat secara politik, dan maju dalam peradaban,” jelas Jazuli.

Menurut Jazuli, determinasi kepemimpinan, kerakyatan, dan kemajuan yang ditampilkan oleh Presiden Prabowo harus didukung penuh agar dapat dijalankan secara tepat dan konsisten oleh jajaran kementerian.

“DPR akan mendukung dan mengawal berbagai program kebijakan yang sangat nasionalis dan konstitusionalis dari Pemerintahan Presiden Prabowo tersebut,” pungkas Jazuli. (Knu)