Anjlok! Prabowo Cuma Targetkan Penerimaan Negara dari Hibah Rp 666,3 Miliar di 2026

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI

Pemerintah menargetkan pendapatan negara dari hibah hanya dipatok sebesar Rp 666,3 miliar di tahun 2026 mendatang, atau lebih rendah dari outlook sebelumnya yakni sebesar Rp 992 miliar.

Dikutip dari dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, penerimaan hibah 2026 sebesar Rp 666,3 miliar itu merupakan yang terkecil, dibandingkan dengan lima tahun terakhir. Dimana penerima hibah yang tertinggi terjadi pada tahun 2024, yakni mencapai sebesar Rp 34,4 triliun.

"Dalam lima tahun terakhir, realisasi penerimaan hibah sangat berfluktuatif karena bersifat sukarela, yang terdiri dari hibah dalam negeri dan hibah luar negeri," sebagaimana dikutip dalam dokumen tersebut, dikutip Senin, 18 Agustus 2025.

Presiden Prabowo Subianto saat pidato dalam sidang tahunan MPR RI

Presiden Prabowo Subianto saat pidato dalam sidang tahunan MPR RI

Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa proyeksi penerimaan hibah pada 2026 didasari dari hasil nota kesepakatan, yang telah ditandatangani antara pemerintah sebagai penerima hibah dengan organisasi atau negara pemberi hibah.

Tujuan penggunaannya antara lain untuk dukungan ekonomi yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan pelestarian hutan, serta percepatan penanganan stunting.

Tujuan lainnya yakni transformasi kesehatan, penanganan perubahan iklim, pengurangan emisi, konservasi ekosistem terumbu karang, serta manajemen sumber daya perikanan.

Sementara yang akan digunakan untuk pengelolaan kawasan lindung laut terpilih dan perikanan terumbu karang yang berkelanjutan, hingga program pengembangan desa dan kewirausahaan.

Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI tahun 2025

Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI tahun 2025

"Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menjaga agar penerimaan hibah, baik yang terencana maupun hibah langsung, akan dilakukan dengan memenuhi sejumlah prinsip," tulis dokumen tersebut.

"Yang prinsip transparansi, akuntabel, efisien, efektif, penuh kehati-hatian, tanpa ikatan politik, serta tidak mengganggu stabilitas keamanan negara," ujarnya.

Post Related