Tanggapi OTT Wamenaker, Eks Komisioner KPK: Pesan Prabowo Berantas Korupsi itu Buat Menteri

  Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mendapat sorotan. Kasus ini disebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan kabar OTT tersebut. “Terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis, 21 Agustus 2025. Fitroh menambahkan, Noel tidak sendirian, ada sekitar 10 orang lainnya yang turut diamankan.

KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang ditangkap.

Tafsir Pesan Politik Prabowo

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang, turut memberikan pandangan atas OTT yang menjerat Noel. Menurutnya, langkah KPK kali ini sarat makna strategis dan simbolik.

OTT yang menjerat Noel bukan sekadar penindakan hukum biasa, melainkan juga memiliki makna strategis dan simbolik.

“Ya, saya pikir ini OTT yang strategis dan secara politik maupun simbolik ya. kan kita mengenal yang bersangkutan IE ini kan ya selama ini kan kita kenal sebagai orang yang katakan saja berintegrity quote and quote dan kemudian bagaimana beliau dengan lingkar kekuasaan selama ini di periode lalu dan periode sekarang,” ujar Saut, Kamis 21 Agustus 2025 dikutip tvOne.

“Jadi saya pikir ini KPK menunjukkan sebuah babak baru ya dalam penyidikan di sektor ketenagakerjaan terutama di proyek-proyek terkait dengan padat anggaran, pelatihan kerja, penempatan TKA dan lain-lain,” sambungnya.

Ia kemudian mengaitkan OTT ini dengan pesan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi saya pikir omongannya Prabowo itu bukan ditujukan buat saya atau buat kita. Ini ditujukan buat menterinya. ‘Saya kejar kamu sampai ke Afrika’ segala macam itu omongan buat bukan buat kita-kita yang bukan penyelenggara negara. Jadi saya pikir asumsi saya sementara KPK bisa menafsirkan perintah atau keinginan Prabowo,” tegasnya.

Saut menjelaskan bahwa OTT tidak mungkin dilakukan tanpa dasar yang kuat. Menurutnya, biasanya ada peristiwa pidana yang lebih dulu terjadi dan dilaporkan ke KPK. Dari laporan itu, KPK kemudian melakukan pendalaman, penyadapan, hingga penetapan penyelidik dan penyidik. Ia menambahkan, dalam waktu 24 jam publik akan mengetahui pasal yang dilanggar serta siapa saja pihak yang terlibat.

Pesan Prabowo dari Istana

Selain pandangan dari mantan komisioner KPK, melainkan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang juga menyampaikan kembali pesan tersebut. 

“Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 21 Agustus 2025 dikutip VIVA.co.id.

Ia menekankan pesan itu ditujukan langsung untuk para menteri dan pejabat negara.

“Berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan bahwa kepada seluruh, terutama anggota kabinet, untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya,” sambungnya.

Menurut Prasetyo, kasus Noel menjadi alarm serius bagi pemerintahan Prabowo.

“Ini membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori kalau penyakit ini stadium 4, stadium lanjut gitu,” pungkasnya.

OTT Kelima di Tahun 2025

OTT terhadap Noel menjadi yang kelima sepanjang 2025. Sebelumnya, KPK juga mencatat beberapa OTT lain, seperti dugaan suap pejabat DPRD dan Dinas PUPR di Sumatera Selatan pada Maret, kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara pada Juni, hingga dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur pada Agustus.