Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat

Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai, program Prabowo yang memastikan bahwa jabatan direksi BUMN tidak lagi diberikan tunjangan besar yang selama ini bisa mencapai Rp 20 sampai 30 miliar per tahun berdampak positif.

Ia menyebut, dengan kebijakan ini, orang akan berpikir ulang untuk mengejar posisi direksi hanya demi keuntungan pribadi.

“Uang tersebut akan dialihkan untuk kepentingan negara. Ini bagian dari upaya mengembalikan manfaat BUMN kepada rakyat,” tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (18/8).

Ia juga menilai, salah satu program andalan dalam pembangunan ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan, yakni penguatan koperasi daerah merah putih.

Koperasi tersebut nantinya akan menjadi pusat distribusi buku, sembako, layanan simpan pinjam, hingga penyediaan armada operasional.

“Kalau program ini dijalankan secara konsisten, konsumsi akan meningkat, daya beli masyarakat naik, dan pertumbuhan ekonomi nasional bisa bertahap mencapai 8 persen pada tahun 2029,” jelas dia.

Menurutnya, langkah strategis dalam paket itu mencakup pembentukan holding besar BUMN, baik induk maupun anak perusahaan, agar operasional dan investasi berjalan terintegrasi.

“Minimal 5–10 persen hasil dividen dari aset tersebut disumbangkan kepada negara melalui APBN,” kata Fauzi. (Knu)

Post Related