Polemik Study Tour: Dilarang Dedi Mulyadi, Diperbolehkan Mendikdasmen, Kini DPR Ikut Bicara
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap melarang kegiatan study tour bagi siswa SMA dan sederajat di wilayahnya, meskipun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti tidak mengeluarkan larangan serupa.
Menurut Dedi, study tour yang selama ini berlangsung lebih bersifat rekreasi dibandingkan edukatif.
"Saya tidak melarang study tour dalam arti sesungguhnya, tetapi selama ini kegiatan itu lebih condong ke arah piknik," ujar Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (24/3/2025) malam.
"Saya ingin memastikan bahwa pendidikan di Jawa Barat benar-benar berfokus pada substansi, bukan sekadar perjalanan tanpa esensi. Jika ada kepala sekolah yang tetap bersikeras mengadakan study tour, silakan berhadapan langsung dengan saya," sambungnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat memerintahkan wisata rekreasi Hibisc Fantasy Puncak Bogor, Jawa Barat, dibongkar, Kamis (6/3/2025). Ia datang bersama Menteri LH Hanif, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Apakah Study Tour Membebani Orangtua?
Dedi menilai bahwa study tour yang diselenggarakan oleh sekolah sering kali menjadi ajang bisnis bagi perusahaan travel, sehingga tujuan pendidikan menjadi kabur. Selain itu, ia menyoroti dampak finansial yang harus ditanggung oleh orangtua siswa.
"Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua. Saya tahu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat. Banyak orangtua yang harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, padahal itu bukan perkara kecil bagi mereka," kata dia.
Selain itu, ia juga mengkhawatirkan dampak sosial dari study tour yang dapat menimbulkan kesenjangan di antara siswa.
Menurutnya, siswa yang tidak mampu mengikuti study tour bisa merasa minder dan terasing di lingkungan sekolah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti tengah memberikan keterangan kepada jurnalis mengenai posisi Tentara Nasional Indonesia di sekolah perbatasan setelah agenda penandatanganan MoU di Gedung A Lantai III, Kompleks Kemendikdasmen, Senin (24/03/25).
Bagaimana Sikap Mendikdasmen terhadap Study Tour?
Di sisi lain, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa study tour tetap diperbolehkan selama sekolah memastikan aspek keamanan dan manfaat edukatifnya.
Ia mengingatkan sekolah untuk memeriksa kelayakan kendaraan dan kualitas sopir sebelum mengadakan perjalanan.
"Tolonglah dipastikan betul, terutama terkait mitra transportasinya, karena banyak kecelakaan terjadi akibat kendaraan yang tidak layak," ujar Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen, Senin (24/3/2025).
Menurut Mu’ti, study tour dapat menjadi bagian dari kurikulum yang memberikan pengalaman belajar di luar kelas, asalkan dirancang dengan baik dan tidak menjadi beban bagi orangtua.
Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR RI
Apa Kata DPR tentang Study Tour?
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifuddin turut memberikan pandangannya terkait polemik study tour. Ia menilai bahwa kegiatan ini memiliki manfaat besar dalam menambah pengalaman siswa, terutama dalam sistem pembelajaran berbasis pengalaman.
"Karena kalau kita itu sekarang menggunakan kurikulum yang berbasis pada pengalaman anak, ya. Jadi bukan hanya satu arah guru mengajarkan. Sebetulnya pengalaman melalui melihat, merasakan, berkunjung, itu tidak kalah pentingnya dan lebih mengena atau berkesan," ujar Hetifah, Rabu (26/3/2025).
Namun, Hetifah menekankan bahwa study tour harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tidak membebani orangtua. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana, termasuk kemungkinan memanfaatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara efisien.
"Jadi maksudnya studytour ini bukan sesuatu yang selalu jelek. Hanya problemnya konsekuensi logisnya itu jangan menjadi paksaan. Kalau bisa memang dibuat menjadi bagian dari pembelajaran dan tidak memberatkan orangtua," katanya. (KOMPAS.com/Tria Sutrisna, Jessi Carina, Yovie Given Nata Widjaja, Ayunda Pininta Kasih)
