Pemkot Bandung Tetap Izinkan Study Tour SD-SMP, Meski Dedi Mulyadi Ancam Copot Kepala Sekolah

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, memberikan tanggapan terhadap kebijakan larangan study tour  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengancam akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang tetap melaksanakannya.

Dalam pernyataannya di Balai Kota Bandung, Selasa (29/7/2025), Erwin menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tetap memberikan izin pelaksanaan study tour untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi kewenangan pemerintah kota.

"Tentunya kita tahu bahwa gubernur itu kebijakannya adalah SMA. Untuk tingkat kota adalah SD dan SMP. Nah, Pak Wali sudah membuat kebijakan seperti itu (mengizinkan study tour)," ujar Erwin.

Ia menambahkan bahwa kebijakan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, sudah jelas bahwa kegiatan study tour diperbolehkan selama tidak diwajibkan dan tidak menjadi beban bagi orang tua murid. Hal ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan kenyamanan semua pihak, terutama keluarga siswa.

Apakah Study Tour Masih Relevan dan Layak Dilaksanakan?

Demonstran yang tergabung dalam Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat berdiri di atas bus saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7/2025). Sedikitnya 50 bus diparkir dalam aksi tersebut yang menuntut Gubernur Jawa Barat mencabut aturan larangan karyawisata (study tour) karena berdampak mematikan roda ekonomi sektor pariwisata Jawa Barat seperti pengusaha bus, agen travel hingga umkm. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/bar

Erwin mengungkapkan bahwa kegiatan study tour tetap relevan, asalkan tidak dikaitkan dengan penilaian akademik siswa. Menurutnya, istilah "study tour" sendiri perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan polemik.

"Study tour ini tidak masuk dalam nilai akademik. Jangan sampai ada sekolah yang memaksakan, apalagi sampai ada surat edaran yang bersifat paksaan. Kita tahu tidak semua orang tua mampu. Kita harus bijaksana," tegasnya.

Ia juga menyarankan agar istilah "study tour" tidak lagi digunakan, demi menghindari perdebatan semantik yang tidak produktif.

Kegiatan wisata edukatif tetap bisa dilakukan, namun dengan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Bagaimana Dampaknya bagi Pariwisata Kota Bandung?

Erwin menilai bahwa Kota Bandung tetap layak menjadi destinasi wisata pelajar, terutama dalam bentuk kegiatan edukatif.

Oleh karena itu, Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus memperbaiki fasilitas publik dan sistem layanan kota agar mendukung kenyamanan wisatawan.

"Alhamdulillah sekarang banyak event, kita evaluasi terus. Kita juga akan dorong wisata tematik, makanya fasilitas publik seperti taman dan kawasan heritage kita perbaiki. Sistem juga kita benahi. Lihatlah sisi positifnya," tandasnya.

Erwin juga menyebutkan bahwa berbagai kegiatan seperti piknik atau kunjungan wisata pendidikan tetap dapat dilakukan, selama tidak dijadikan kewajiban dan tidak dikaitkan dengan pencapaian akademik siswa.

Apa Sikap Pemkot terhadap Ancaman Sanksi dari Gubernur?

Terkait ancaman Gubernur Dedi Mulyadi yang akan mencopot kepala sekolah yang tetap menyelenggarakan study tour, Erwin menegaskan bahwa kebijakan Pemkot Bandung tidak bertentangan, melainkan berada pada ranah yang berbeda.

"Kebijakan gubernur adalah untuk SMA, sementara kita mengatur SD dan SMP. Maka dari itu, kebijakan study tour juga diatur agar tidak menjadi beban. Tidak ada kewajiban study tour. Ini harus jadi perhatian," jelasnya.

Erwin juga menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan inklusif.

"Kita selaku pemimpin tentu harus bijaksana, jadi walaupun mereka mau piknik, mau apa, silakan saja tapi jangan dikaitkan dengan nilai akademik atau dengan pelajaran," katanya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".