Barak Militer Dedi Mulyadi Jadi Program Paling Disukai Warga Jabar di Survei Litbang Kompas

Hasil survei Litbang Kompas memperlihatkan tingkat kepuasan publik terhadap berbagai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.

Secara umum, mayoritas responden menyatakan puas terhadap sebagian besar program yang dijalankan, meski ada pula program yang menuai kritik dan ketidakpuasan cukup tinggi.

Tepat di hari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Jabar, warga mengapresiasi program barak militer yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi.

Secara umum, mayoritas responden menyatakan puas terhadap sebagian besar program yang dijalankan, meski ada pula program yang menuai kritik dan ketidakpuasan cukup tinggi.

Program dengan Kepuasan Tinggi

Program pembangunan ruang kelas baru (RKB) di sekolah-sekolah tercatat sebagai salah satu program dengan kepuasan publik tertinggi.

Sebanyak 91,6 persen responden puas (11,4 persen sangat puas dan 80,2 persen puas), hanya 4,6 persen yang tidak puas.

Program pembinaan anak-anak nakal melalui barak milter juga mendapat apresiasi besar dengan 95,7 persen responden puas, di mana 35 persen menyatakan sangat puas.

"Soal barak (militer) cukup dapat apresiasi yang besar dari masyarakat. Ini cara paling simpel mengatasi kenakalan remaja menahun di Jabar. Di tingkat kepuasan tinggi 95 persen yang puas soal barak militer," ujar Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti saat diwawancarai via Zoom, Jumat (15/8/2025).

Selain itu, program perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) juga menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dengan 88,2 persen puas, sementara yang tidak puas mencapai 11,5 persen.

Program Infrastruktur dan Publik

Pada pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat, 85,7 persen responden menyatakan puas, sementara 12,8 persen menyatakan tidak puas.

Program penyediaan listrik untuk masyarakat miskin juga mendapat sambutan baik dengan 91,8 persen responden puas, meski 6,8 persen menilai tidak puas.

Evaluasi izin tambang di Jawa Barat juga relatif mendapat respons positif, dengan 85 persen responden puas, meski 12,6 persen menyatakan tidak puas.

Program dengan Kepuasan Rendah

Beberapa program justru menimbulkan ketidakpuasan publik. Misalnya, kebijakan mengubah jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 yang hanya mendapat 67,3 persen kepuasan, sedangkan ketidakpuasan cukup tinggi yakni 29,2 persen.

Program melarang wisuda di tingkat pendidikan TK hingga SMA juga menuai pro-kontra. Meski mayoritas puas (83,1 persen), ketidakpuasan cukup terasa di angka 16 persen.

Pengembangan monorel di wilayah Bandung Raya juga mendapatkan dukungan mayoritas (80,4 persen puas), namun masih ada 15,9 persen tidak puas.

"Yang cukup tidak diapreasi dan resisten itu jam masuk sekolah 06.30 WIB. Kemudian mengaktifkan jalur kereta api tingkat tidak puas itu 20 an persen. Sama juga soal pengembangan monorel di Bandung Raya 15,9 persen tidak puas," ujar Rangga.

Metode Penelitian

Metode penelitian survei melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan Litbang Kompas dari tanggal 1–5 Juli 2025.

Sebanyak 400 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di Provinsi Jawa Barat.

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, “margin of error” penelitian +/- 4,9 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi.

Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).

Kilas Balik Barak Militer Dedi Mulyadi

Sebagai informasi, sejak April 2025, Dedi Mulyadi, mendapat sorotan terkait kebijakan baru yang menggandeng TNI dan Polri dalam menerapkan pendidikan militer bagi anak-anak SMA yang dianggap nakal di wilayah Jawa Barat.

Program ini pun menuai pro dan kontra dari sejumlah pihak dan warga Jabar.

Dalam pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengabaikan hak-hak siswa dalam memperoleh pendidikan formal yang menyeluruh.

Lalu menjelaskan bahwa meskipun kebijakan ini dapat menjadi sarana untuk membangun karakter disiplin pada anak muda, pendidikan militer tetap memerlukan kajian mendalam.

"Tanpa mengabaikan hak-hak dasar siswa untuk mendapatkan pendidikan yang menyeluruh dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa," ucap Lalu kepada Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Pendidikan Militer vs. Tujuan Pendidikan Formal

Lalu juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pendidikan militer ini bisa jadi tidak sesuai dengan konteks pendidikan formal dan berpotensi membebani siswa. Terlebih, ada kekhawatiran bahwa program ini bisa mengalihkan fokus dari tujuan utama pendidikan, yaitu pengembangan akademik dan keterampilan hidup.

"Artinya, dalam konteks gagasan, wacana pendidikan militer ini memang perlu dikaji mendalam," kata Lalu. Dia juga mengingatkan bahwa untuk membangun karakter disiplin, nasionalisme, dan kesiapan bela negara pada generasi muda, sudah ada kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Salah satunya adalah Pendidikan Bela Negara, yang sudah diintegrasikan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Menurut Lalu, konsep bela negara lebih ditekankan pada kesadaran nasionalisme dan kesiapan mental-spiritual, bukan pada pelatihan fisik militer.

Peran Program Bela Negara yang Sudah Ada

Lalu juga mengingatkan bahwa beberapa instansi, seperti Kementerian Pertahanan (Kemenhan), telah memiliki program bela negara yang bisa diikuti secara sukarela oleh masyarakat.

rogram ini juga disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, sebagaimana tercantum dalam Permenhan No 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Dalam konteks ini, Lalu menekankan pentingnya pendidikan karakter dan nasionalisme yang lebih terintegrasi dalam kurikulum yang sudah ada, tanpa perlu menambah beban fisik atau pelatihan militer bagi siswa.

Program Pendidikan Berkarakter di Jabar

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi mengumumkan bahwa program pendidikan berkarakter untuk siswa nakal di Jawa Barat akan segera dimulai dengan menggandeng TNI dan Polri. Program ini bertujuan untuk membina siswa yang terindikasi nakal agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif. Dedi menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini akan dimulai secara bertahap, dengan fokus pada daerah-daerah yang dianggap rawan.

"Tak harus serentak di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dulu dari daerah yang siap dan dianggap rawan, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan resminya, Sabtu (26/4/2025).

Program ini dijadwalkan untuk dimulai pada 2 Mei 2025. Dalam pelaksanaannya, TNI akan menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak untuk digunakan sebagai tempat pembinaan karakter bagi para siswa.

Pelaksanaan dan Fokus Program

Peserta program ini akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua siswa. Fokus utamanya adalah siswa yang dianggap sulit dibina, terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas, atau terlibat dalam tindakan kriminal.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa dalam program ini, selama enam bulan, siswa akan tinggal di barak dan tidak mengikuti sekolah formal seperti biasa. TNI akan langsung menjemput siswa ke rumah mereka untuk dibina karakter dan perilakunya.

Namun, dengan adanya kritik dan kekhawatiran mengenai dampak terhadap pendidikan formal, kebijakan ini tetap perlu dikaji secara mendalam agar tujuan pendidikan tetap dapat tercapai tanpa merugikan hak-hak siswa.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!