Tolak Pergi ke Korea Selatan, Dedi Mulyadi Serahkan Hadiah Kemendagri ke Staf Pemprov Jabar
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 10 Agustus 2025, Jawa Barat mencatat realisasi belanja APBD tertinggi secara nasional, yakni 52,08 persen.
Posisi ini diikuti oleh DI Yogyakarta dengan 51,39 persen, Jawa Timur 51,30 persen, dan Gorontalo 50,36 persen.
Provinsi lain seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Banten, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Aceh rata-rata mencatat realisasi belanja sekitar 40 persen dan masuk kategori biru atau positif.
Sementara itu, dari sisi pendapatan, Jawa Barat juga berada di posisi baik dengan capaian 54,67 persen, sedikit di bawah DKI Jakarta (55,38 persen).
Provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi adalah Maluku Utara (72,41 persen), disusul DI Yogyakarta (65,41 persen) dan Kalimantan Barat (62,82 persen).
Mengapa Capaian Ini Dianggap Prestasi?
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai realisasi belanja di atas 50 persen pada pertengahan tahun merupakan indikator pengelolaan anggaran daerah yang baik.
Menurut Tito, kinerja fiskal seperti ini harus dijadikan contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan APBD.
Atas capaian tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan apresiasi berupa "hadiah" kursus pengelolaan keuangan ke Korea Selatan dari Kemendagri.
"Ya, saya mendapat hadiah atas pengelolaan keuangan dari Kemendagri. Hadiahnya kursus pengelolaan keuangan ke Korea Selatan," ujar Dedi kepada Kompas.com, Selasa (12/8/2025).
Menariknya, Dedi menyatakan tidak akan berangkat sendiri ke Negeri Ginseng tersebut. Ia memilih menugaskan anak buahnya dari Pemprov Jabar untuk mengikuti pelatihan.
"Saya akan menugasi yang dari Pemprov Jabar ke Korea Selatan. Saya di sini saja mengurus daerah," tegasnya.
Apa Strategi Jabar Meningkatkan Serapan Anggaran?
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa lonjakan realisasi belanja ini merupakan hasil percepatan yang dilakukan sejak akhir Juli. Saat itu, serapan anggaran masih berada di angka 45,65 persen.
"Alhamdulillah, ini berkat kerja sama seluruh perangkat daerah di bawah arahan Pak Gubernur. Kami terus berupaya agar belanja daerah tidak hanya tepat waktu, tetapi juga berdampak langsung ke masyarakat," jelas Herman.
Pemprov Jabar menargetkan realisasi belanja dapat menembus 60 persen dalam waktu dekat. Untuk itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diinstruksikan mempercepat proses lelang, termasuk beradaptasi dengan perubahan sistem dari e-Katalog versi 5 ke versi 6.
Herman menyebut pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan seluruh sekretaris OPD dan tim pengadaan barang dan jasa. Langkah ini bertujuan memastikan proses lelang berjalan cepat dan tepat, sehingga penyerapan anggaran dapat terus bergerak.
"Kami dorong percepatan lelang agar penyerapan anggaran terus bergerak. Ini bagian dari ikhtiar mewujudkan Jawa Barat yang istimewa," pungkasnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Dedi Mulyadi Dapat "Hadiah" dari Kemendagri Kursus Keuangan ke Korea Selatan".
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
