Hadiri Pemeriksaan di Kantor Jaksa Khusus, Mantan Ibu Negara Korea Selatan, Kim Keon-hee Hadapi 16 Dugaan Pelanggaran

Keon-hee hadir di kantor jaksa khusus di pusat Kota Seoul, Rabu (7/8). Istri mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol ini akan ditanyai terkait dengan berbagai tuduhan korupsi.

Seperti dilansir The Korea Times, penyelidikan yang dipimpin jaksa khusus Min Joong-ki ini mencakup 16 dugaan pelanggaran, mulai dari kejahatan keuangan, intervensi politik, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Untuk tahap awal, penyidik memfokuskan pada tiga tuduhan utama: dugaan keterlibatan dalam skema manipulasi saham, intervensi dalam pencalonan politik, dan praktik perantara pengaruh yang melibatkan kelompok keagamaan kontroversial.

Atas permintaan Keon-hee, sesi pemeriksaan tidak direkam dalam bentuk video. Tim hukum Keon-hee telah memberi tahu kantor jaksa khusus bahwa ia akan bekerja sama sepenuhnya dan memberikan kesaksian jujur sesuai dengan ingatannya. Namun, ia diperkirakan akan membantah semua tuduhan.

Inti dari penyelidikan ini yaitu skandal manipulasi saham yang melibatkan diler mobil BMW, Deutsch Motors, pada 2010. Jaksa menuduh Keon-hee menyerahkan akun perdagangan miliknya dan ibunya kepada seorang trader berpengalaman yang dikenal dalam praktik manipulasi harga. Akun itu kemudian digunakan dalam skema terkoordinasi untuk menaikkan harga saham. Sembilan orang lainnya, termasuk mantan Ketua Deutsch Motors Kwon Oh-soo, telah divonis bersalah. Meskipun Keon-hee tidak dituntut hingga saat ini, pengadilan secara eksplisit menyebut akun miliknya sebagai bagian dari operasi tersebut.

Aspek penting lain dari penyelidikan berkaitan dengan dugaan intervensi di balik layar dalam seleksi kandidat partai yang saat itu berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat (PPP). Jaksa menyelidiki apakah Keon-hee atau orang-orang dekatnya secara ilegal mendukung atau menghalangi pencalonan kandidat tertentu dalam pemilu sela pada 2000 dan pemilu umum pada 2024.

Dugaan lain yang diperiksa yakni penerimaan permintaan bantuan politik dari individu yang terafiliasi dengan Gereja Unifikasi oleh Keon-hee. Jaksa mencurigai bahwa permintaan tersebut disampaikan melalui seorang penasihat spiritual yang menyebut dirinya ‘Geonjin Beopsa’, yang diduga menjadi perantara antara Keon-hee dan anggota kelompok keagamaan tersebut. Kelompok itu menginginkan mendapat akses informal ke kantor kepresidenan.

Tuduhan lainnya termasuk kegagalannya dalam melaporkan barang-barang mewah, seperti kalung berlian yang dikenakan selama pertemuan puncak luar negeri, yang menurut para pengkritik bisa melanggar aturan pelaporan kekayaan. Sorotan juga diarahkan pada pernyataan publik mantan Presiden Suk-yeol selama kampanye 2022 yang membantah keterlibatan istrinya dalam kasus saham. Jika pernyataan itu terbukti sengaja menyesatkan, itu bisa dianggap melanggar hukum pemilu.

Menurut tim jaksa khusus Joong-ki, Keon-hee tidak menggunakan hak untuk tetap diam dan aktif menjawab seluruh pertanyaan. “Status hukumnya ialah tersangka pidana, dan dia tidak menolak menjawab pertanyaan,” kata Moon Hong-joo, wakil jaksa khusus dalam konferensi pers siang.

Masalah hukum yang menjerat Kim Keon-hee menambah kompleksitas situasi yang dihadapi suaminya. Suk-yeol saat ini ditahan karena mendeklarasikan darurat militer pada 2024 dan belum memberikan pernyataan terkait dengan kasus hukum istrinya.

Penyelidikan oleh jaksa khusus ini diluncurkan bulan lalu setelah Majelis Nasional menyetujui permintaan penyelidikan dengan alasan adanya kecurigaan yang belum diselidiki secara tuntas selama masa jabatan Suk-yeol. Hasil dari penyelidikan ini bisa berdampak besar secara politik, terutama menjelang pemilu lokal tahun depan.(dwi)