Abaikan Larangan Dedi Mulyadi, Bupati Bandung: Study Tour Tidak Usah Dipolitisisasi

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, memberikan tanggapan terkait larangan study tour yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurut Dadang, kegiatan study tour seharusnya tidak dipolitisasi dan perlu dilihat dari manfaatnya bagi siswa.
Kegiatan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan sebaiknya tidak berlebihan.
"Kegiatan study tour bagi saya tidak usah terlalu dipolitisin atau apa pun. Tapi yang jelas, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah," kata Dadang saat ditemui di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (25/7/2025).
"Nah, selama orangtuanya sepakat dan ada manfaat dalam konteks pengalaman karena study tour itu bukan hanya kita hiburan ya, tetapi ada manfaat apa perbedaan di antara daerah terutama dalam hal edukasi sejarah," ujar Dadang
Study Tour Bukan Sekadar Hiburan
Dadang menjelaskan bahwa study tour memiliki tujuan yang lebih dari sekadar hiburan.
Ia menekankan bahwa kegiatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperluas wawasan mereka, terutama dalam hal pemahaman sejarah dan budaya yang bisa mengembangkan pemikiran mereka.
"Jadi study tour bukan hanya hiburan, tetapi ada manfaatnya, seperti melihat perbedaan antar daerah, terutama dalam hal edukasi sejarah," tambah Dadang.
Selain itu, Dadang juga menyebutkan bahwa kegiatan study tour seringkali meninggalkan kenangan yang mendalam dalam memori siswa.
Ia menyarankan agar kegiatan tersebut tidak hanya sekadar bersenang-senang, tetapi juga memberikan edukasi yang berharga, seperti mengunjungi tempat bersejarah.
"Misalnya ke Monas atau situs sejarah kemerdekaan dan kerajaan masa lalu. Ini penting sebagai edukasi," jelasnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengomentari demo larangan study tour.
Larangan Study Tour Perlu Dibarengi Solusi
Meskipun Dedi Mulyadi melarang kegiatan study tour, Dadang menilai bahwa kebijakan tersebut harus disertai dengan solusi konkret.
Ia berpendapat bahwa jika larangan diberikan, maka harus ada alternatif kegiatan lain yang dapat menggantikan kegiatan tersebut, agar pelaksanaan pendidikan tetap optimal.
"Lebih terarah saja kegiatannya. Jadi, jangan sampai kita melarang tapi tidak ada solusi," ujarnya.
Dedi Mulyadi: Pendidikan Harus Bebas dari Eksploitasi Siswa
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi keputusan beberapa bupati dan wali kota yang kembali mengizinkan sekolah menggelar kegiatan study tour, meskipun dengan catatan.
Dedi menegaskan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai obyek dalam peningkatan kunjungan wisata daerah adalah tindakan yang tidak memiliki dasar akademis maupun moral.
"Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif," kata Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/7/2025).
Dedi juga menambahkan bahwa jika ingin meningkatkan kunjungan wisata, pemerintah daerah harus mulai menata daerahnya dengan baik, termasuk kebersihan, estetika bangunan heritage, serta mengatasi pungutan liar di lokasi wisata.
"Jika semuanya dilakukan, daerahnya tertata, bersih, para pedagangnya jujur, tidak ada pungli. Kemudian ada rasa nyaman, infrastrukturnya dibangun agar tidak terjadi kemacetan yang panjang. Jangan khawatir, wisatawan akan datang berbondong-bondong," ujar Dedi.
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa kebijakan larangan study tour sejalan dengan upayanya untuk menghindari eksploitasi siswa demi keuntungan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan harus tetap terlepas dari kegiatan yang memanfaatkan siswa sebagai obyek ekonomi, seperti halnya dengan penjualan LKS dan baju seragam yang sering dilakukan oleh pihak sekolah.
"Menjadikan anak sekolah sebagai obyek ekonomi sama saja dengan memperlakukan siswa sebagai material yang dieksploitasi demi keuntungan ekonomis," tegas Dedi Mulyadi.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul "Soal Study Tour, Bupati Bandung Sebut Ada Manfaat dan Tak Cuma Main, Minta Larangan Diikuti Solusi" dan "Bupati dan Walkot di Jabar Bolehkan "Study Tour", Dedi Mulyadi: Pendidikan Harus Bebas dari Eksploitasi Siswa".