Ketika Kepala Daerah di Jabar Pro Study Tour, Dedi Mulyadi Keukeuh Lindungi Siswa dari Objek Eksploitasi Ekonomi
Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melarang kegiatan study tour di sekolah-sekolah wilayahnya ditolak beberapa bupati dan wali kota yang justru kembali mengizinkan study tour.
Dedi menilai, menjadikan siswa sekolah sebagai obyek dalam upaya peningkatan kunjungan wisata daerah tidak memiliki dasar akademis maupun moral.
Ia menegaskan bahwa pendidikan seharusnya tidak digunakan sebagai alat eksploitasi ekonomi.
“Menjadikan anak sekolah sebagai obyek ekonomi sama saja dengan memperlakukan siswa sebagai material yang dieksploitasi demi keuntungan ekonomis,” ujar Dedi dalam sebuah rekaman video yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/7/2025).
“Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif,” lanjutnya.
Larangan tersebut juga sejalan dengan kebijakan Pemprov Jabar lainnya, seperti pelarangan penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah oleh pihak sekolah yang berpotensi menguntungkan secara ekonomi.
Apa Solusi Dedi Mulyadi untuk Pariwisata Tanpa Eksploitasi Siswa?
Dedi tidak sekadar melarang tanpa memberikan alternatif. Menurutnya, jika pemerintah kabupaten dan kota ingin meningkatkan angka kunjungan wisata, maka solusi terbaik adalah dengan menata ulang daerah masing-masing. Fokus perbaikan diarahkan pada aspek kebersihan, estetika, dan infrastruktur.
"Bangunan kumuh harus ditertibkan, sungai-sungai dibersihkan, bangunan heritage dijaga estetikanya," ucapnya.
Selain itu, Dedi juga menyoroti pentingnya membasmi praktik pungli seperti parkir liar, calo tiket, hingga sistem tiket ganda di satu objek wisata.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar pedagang di lokasi wisata diberdayakan untuk menyajikan dagangan berkualitas dengan harga wajar.
Para pemandu wisata pun harus dilatih agar bisa memberi pengalaman berkunjung yang menyenangkan dan aman.
“Kalau semuanya dilakukan, daerahnya tertata, bersih, para pedagangnya jujur, tidak ada pungli. Kemudian ada rasa nyaman, infrastrukturnya dibangun agar tidak terjadi kemacetan yang panjang. Jangan khawatir, wisatawan akan datang berbondong-bondong,” pungkas Dedi.
Mengapa Sejumlah Kepala Daerah Menolak Larangan Study Tour?
Meskipun kebijakan larangan tersebut berlaku di tingkat provinsi, sejumlah kepala daerah di Jawa Barat menyatakan sikap berbeda. Mereka menganggap study tour tetap bisa dilaksanakan asal memenuhi syarat tertentu.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa pihaknya tidak melarang study tour selama tidak berkaitan dengan nilai akademik.
“Boleh, selama itu tidak ada hubungan dengan nilai akademik,” ujarnya, Senin (21/7/2025).
Ia bahkan tidak mempermasalahkan bila kegiatan tersebut dilakukan ke luar kota atau luar provinsi.
Sikap serupa juga diungkapkan oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan aturan yang ketat. Menurut Edo, kegiatan semacam itu bisa memperluas wawasan siswa di luar ruang kelas.
“Kalau study tour, asalkan dengan rambu-rambu yang kuat, sebetulnya tidak menjadi persoalan buat saya,” katanya, Jumat (25/7/2025).
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menilai bahwa larangan semestinya dibarengi dengan solusi.
Ia mendukung study tour selama mendapat persetujuan dari orangtua siswa dan memiliki nilai edukatif.
“Selama orangtuanya sepakat dan ada manfaat dalam konteks pengalaman, karena study tour itu bukan hanya hiburan, tetapi juga edukasi,” tuturnya.
“Jangan sampai kita melarang tapi tidak ada solusi,” tambah Dadang.
Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Bupati dan Walkot di Jabar Bolehkan "Study Tour", Dedi Mulyadi: Pendidikan Harus Bebas dari Eksploitasi Siswa".
