Pilkada Langsung Dinilai Tak Sesuai Budaya Ketimuran, Bahlil: Golkar Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD
Komitmen terhadap sistem demokrasi Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat.
Menurut Bahlil, pilkada langsung kerap menimbulkan perpecahan di masyarakat karena perbedaan pilihan.
"Jangan setiap pilkada berkelahi, tetangga-tetangga. Kita cari instrumen yang baik, yang juga bisa mendekatkan pada budaya ketimuran kita. Tadinya bersaudara, gara-gara pilkada tidak saling bertegur sapa," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Bahlil menegaskan bahwa Partai Golkar telah lebih dahulu menyuarakan gagasan pilkada tak langsung dibanding Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang baru-baru ini juga menyampaikan usulan serupa.
Usulan ini, menurutnya, merupakan bagian dari penataan sistem demokrasi nasional melalui revisi undang-undang politik.
"Bukan saya yang sama dengan Cak Imin, Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Kami punya pandangan yang sama karena rasionalitas berpikirnya," ujar Bahlil.
Ia juga menyebut, Indonesia perlu mencari instrumen pemilihan kepala daerah yang sejalan dengan budaya ketimuran. Saat ini, Partai Golkar sedang menyusun sejumlah opsi dan skema alternatif untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.
Apa Saja Skema Alternatif Golkar?
Wakil Ketua DPP Partai Golongan Karya (Golkar), Ahmad Doli Kurnia, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jayapura, Papua, Senin (5/5/2025).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan bahwa partainya tengah mengkaji dua opsi utama terkait sistem pilkada.
Pertama, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan oleh DPRD, dengan proses seleksi calon kepala daerah yang terbuka, aspiratif, dan berjenjang melalui partai politik atau koalisi pengusung.
Kedua, skema pilkada asimetris. Dalam model ini, gubernur dipilih oleh DPRD, sementara bupati dan wali kota dipilih melalui mekanisme yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing, seperti status otonomi, adat, atau kondisi politik tertentu.
"Kesimpulan yang sudah final adalah bahwa gubernur memang tidak perlu lagi dipilih dalam sebuah pemilihan langsung, karena dalam sistem pemerintahan kita, gubernur itu adalah perpanjangan pemerintah pusat," ujar Doli.
Doli menambahkan bahwa Golkar menghargai keterbukaan Cak Imin dalam menyampaikan usulan terkait penyempurnaan sistem kepemiluan.
Namun, ia menegaskan pentingnya menghindari demokrasi yang terlalu liberal dan berujung pada pragmatisme politik.
"Kami tidak ingin membiarkan demokrasi kita kebablasan ke arah demokrasi super liberal dan menyuburkan budaya pragmatisme," ujar Doli, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR.
Sebelumnya, dalam peringatan Hari Lahir ke-27 PKB, Cak Imin juga mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada langsung. Ia menilai kepala daerah sebaiknya ditunjuk oleh pusat atau dipilih oleh DPRD.
"Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air," ujar Cak Imin dalam pidatonya pada Rabu (23/7/2025) malam.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ".
