Demo Sopir Pariwisata, Sekda Jabar: Larangan Study Tour Cegah Orangtua Terjerat Pinjol
Larangan study tour yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai pro dan kontra.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa larangan kegiatan study tour di sekolah-sekolah dikeluarkan demi melindungi keluarga siswa, khususnya para orangtua dari tekanan biaya hingga jeratan utang, termasuk dari pinjaman online (pinjol).
“Banyak orangtua yang terpaksa meminjam ke Bank Emok, ke pinjol ilegal, hanya agar anaknya bisa ikut study tour. Ujungnya memberatkan orangtua, terutama dari kalangan menengah bawah,” ujar Herman dalam keterangannya, Selasa (22/7/2025).
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak menutup mata atas dampak ekonomi yang ditimbulkan kebijakan ini, termasuk terhadap sektor pariwisata. Namun, keputusan tetap diambil demi kebaikan jangka panjang dan menjaga tujuan utama kegiatan belajar.
“Kami menghargai penyampai aspirasi itu, tentu kami dalami dengan cermat. Setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi, saran, kritik. Gak ada persoalan,” ujarnya.
Menurut Herman, Pemprov ingin memastikan bahwa kegiatan belajar tidak disusupi kepentingan wisata komersial yang bisa membebani siswa dan orangtua. Ia mencontohkan banyak tempat edukatif yang murah dan dekat untuk study tour lokal, tanpa perlu ke luar kota.
“Orang Bandung bisa ke Museum Geologi, ke Gedung Sate, atau Tahura. Murah meriah tapi anak-anak tetap dapat ilmu. Di Sumedang ada Museum Prabu Gesang Ulun, Gunung Kunci. Pakai angkot juga bisa,” ucapnya.
Herman juga menjelaskan bahwa Pemprov saat ini sedang mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya dan alam. Ia menekankan, pembangunan pariwisata tak bisa hanya mengandalkan rombongan study tour dari sekolah.
“Kami konsen menjaga alam Jawa Barat. Alih fungsi lahan kami kendalikan, kawasan hijau dijaga, penghijauan besar-besaran terus dilakukan. Kampung adat, sungai, dan gunung kami rawat. Itu roh pariwisata kita,” ujarnya. “Masa agen travel, hotel, restoran dibangun untuk study tour? Kan tidak. Bisnis pariwisata punya banyak market.”
Ribuan Sopir Bus dan Pelaku Wisata Demo di Gedung Sate
Sehari sebelumnya, Senin (21/7/2025), ribuan pekerja pariwisata menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate, Bandung, menuntut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut larangan study tour. Massa terdiri dari sopir bus pariwisata, pemilik agen travel, pemandu wisata, serta pengelola destinasi dari berbagai wilayah di Jawa Barat.
Salah satu peserta aksi, Deni (38), sopir bus asal Subang, mengaku kehilangan pekerjaan sejak kebijakan itu berlaku. “Biasanya saya bisa jalan empat sampai lima kali dalam sebulan, bawa rombongan anak sekolah ke Jogja atau Bandung. Sekarang enggak ada sama sekali. Saya sampai disuruh nyangkul di kampung. Gajinya paling Rp700.000 sebulan,” ujar Deni.
Dedi Mulyadi: Larangan Tidak Akan Dicabut
Menanggapi demo para pelaku pariwisata, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan tidak akan mencabut larangan study tour. Menurutnya, aksi protes justru membuktikan bahwa selama ini kegiatan study tour lebih bersifat wisata ketimbang edukatif.
“Dengan adanya demonstrasi itu, semakin jelas bahwa study tour sebenarnya hanyalah kegiatan piknik atau rekreasi. Buktinya, yang demo kemarin adalah para pelaku usaha pariwisata,” kata Dedi melalui akun Instagram-nya, @dedimulyadi71, Selasa (22/7/2025).
Ia menyebut peserta aksi terdiri dari sopir bus, pemilik biro perjalanan, hingga pengusaha transportasi wisata. Bahkan, menurut Dedi, dukungan aksi juga datang dari pelaku wisata di luar Jawa Barat, seperti penyedia jasa jeep di kawasan Merapi, Yogyakarta.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Bukan Soal Pariwisata, Sekda Jabar Sebut Larangan Study Tour Lindungi Orang Tua dari Utang Pinjol
