Demo ODOL di Jakarta, Ratusan Polisi Kawal Aksi Gabungan Sopir Truk
Ratusan pengemudi truk dari berbagai organisasi menggelar demo ODOL (Over Dimension Over Load) di Jakarta pada Rabu (2/7/2025).
Aksi dilakukan di dua lokasi utama, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Gedung DPR RI, dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
"Ada pengamanan di DPR dan di Kemenhub," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ipda Ruslan Basuki, saat dikonfirmasi, Rabu, dikutip Antaranews.
Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 366 personel di Kemenhub dan 386 personel di DPR RI untuk menjaga kelancaran aksi.
Lokasi demo ODOL di Kemenhub dipusatkan di pintu belakang gedung, tepatnya di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat.
Organisasi Pengemudi Demo ODOL Jakarta
Demo ODOL ini diikuti sekitar 500 orang sopir truk yang tergabung dalam berbagai organisasi, di antaranya Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), dan Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN).
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Konfederasi Sopir Logistik Indonesia (KSLI), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), dan Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia (APABI).
Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap penerapan kebijakan zero ODOL yang dianggap merugikan pekerja logistik.
Larangan ODOL Bisa Picu Pengangguran
Dilansir Kompas.com (02/06/2025), penanggung jawab demo ODOL, Ika Rostianti, mengatakan bahwa kebijakan pemerintah soal larangan kendaraan kelebihan muatan dinilai terburu-buru dan berdampak luas bagi sopir angkutan barang.
“Bersama dengan beberapa organisasi pengemudi lainnya seperti APPN, KSLI, ASLI, dan APABI akan melakukan aksi damai nasional Pengemudi/Buruh Transportasi pada tanggal 2 Juli 2025 di Jakarta,” ujar Ika dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/7/2025).
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi gangguan akibat aksi tersebut.
"Kami memohon maaf dan permakluman dari khalayak luas yang barangkali akan terdampak dari aksi nasional tersebut," katanya.
Ika menegaskan bahwa kondisi ekonomi saat ini tidak mendukung penerapan aturan zero ODOL secara ketat.
“Di tengah lesunya situasi ekonomi global dan nasional saat ini, kebijakan zero ODOL yang gegabah dipastikan akan meningkatkan pengangguran di Indonesia,” ungkapnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .
