Ribuan Sopir Truk Demo di Surabaya, Ini Deretan Tuntutan Terkait Kebijakan ODOL
Ribuan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Surabaya, Kamis (19/6/2025), sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL) yang rencananya akan diberlakukan pada 2026.
Aksi yang melibatkan sedikitnya 1.200 massa dan 785 truk ini dimulai dari depan City of Tomorrow (Cito) Mall, Surabaya, dan akan melakukan long march menuju Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim hingga Markas Polda Jawa Timur (Mapolda Jatim).
Soroti Penegakan Pasal 277 UU LLAJ
Ketua GSJT, Angga Firdiansyah, menyatakan bahwa unjuk rasa ini merupakan upaya menyuarakan aspirasi sopir truk yang merasa terdampak langsung oleh penerapan kebijakan ODOL.
Salah satu sorotan utama massa aksi adalah penerapan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
"Pasal itu hanya mengatur soal perubahan fisik kendaraan, bukan tentang kelebihan dimensi muatan. Tapi justru yang sering ditindak adalah para sopir karena dianggap over dimension and over loading," ujar Angga, Rabu (18/6/2025).
Menurutnya, regulasi yang ada selama ini tidak menyentuh pengusaha angkutan atau pemilik muatan, yang justru menjadi pihak yang menentukan jumlah dan berat muatan.
"Semua yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 secara keseluruhan itu yang terdampak langsung adalah teman-teman sopir. Sedangkan pihak pengusaha atau penyedia muatan itu tidak pernah tersentuh," tegas Angga.
Tuntut Tarif Ongkos Logistik yang Adil hingga Premanisme
Dalam aksi demo ODOL ini, para sopir juga menuntut adanya regulasi pemerintah terkait tarif minimal ongkos muatan logistik, agar para pengusaha tidak semena-mena dalam menentukan biaya pengangkutan.
"Selama ini yang punya barang seenaknya sendiri. Mau muatannya banyak, tapi ongkosnya tidak masuk akal. Akhirnya sopir yang disalahkan kalau melebihi kapasitas," ujar Angga.
GSJT juga mendesak aparat untuk memberantas praktik premanisme, baik dari oknum masyarakat maupun dari aparat itu sendiri, yang dinilai kerap melakukan pungutan liar kepada sopir truk.
"Aksi premanisme ini bukan cuma dari bandit jalanan. Terkadang juga dilakukan oleh oknum aparat. Kasus seperti ini banyak terjadi, tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di provinsi lain," katanya.
Aspirasi lainnya yang disuarakan dalam demo ODOL ini adalah soal ketimpangan dalam penegakan hukum. Menurut Angga, sopir truk perseorangan atau milik pengusaha kecil lebih sering ditindak, sementara kendaraan milik perusahaan besar kerap luput dari pengawasan.
"Perlakuan terhadap PT-PT besar itu berbeda. Padahal mereka yang muatannya jauh lebih banyak, dibiarkan berlalu lalang tanpa hambatan," ucap Angga.
Aksi Bendera Merah Putih Sepanjang 1.000 Meter
Dalam rangkaian aksi damai ini, massa GSJT juga akan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter di depan Cito Mall sebelum melanjutkan long march menuju Dishub Jatim dan Mapolda Jatim. Aksi juga direncanakan akan berlanjut ke Kantor Gubernur Jawa Timur.
"Di depan Cito, kami akan berhenti dan menggelar bendera 1.000 meter. Setelah itu, kami bergerak menuju Kantor Dishub Jatim, Mapolda Jatim, dan Kantor Gubernur," ujar Angga.
Massa aksi berasal dari berbagai daerah, seperti Gresik, Lamongan, Tuban, dan Madura. Titik kumpul massa dari wilayah Gresik dan sekitarnya berada di Pertigaan Jalan Margomulyo – Jalan Greges Barat Surabaya, sementara massa dari Madura berkumpul di kawasan Pelindo Place Office Tower, Jalan Perak Timur.
Jika tuntutan mereka tidak mendapat respons dari pemerintah, para sopir menyatakan siap melanjutkan aksi hingga Sabtu (21/6/2025) dan bermalam di depan Kantor Gubernur Jawa Timur.
"Jika tidak ada kesepakatan, aksi akan dilanjutkan sampai Sabtu. Kami siap bermalam di depan Kantor Gubernur," pungkas Angga.
Artikel ini telah tayang di Tribun Jatim.comdengan dengan judul Demo Besar-besaran Sopir Truk di Surabaya, Tuntut Aturan Ongkos Angkutan Layak hingga Tumpas Pungl
