Alasan Wali Kota Surabaya Tak Naikkan PBB? Ini Penjelasannya
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya.
Menurut Eri, kenaikan PBB di sejumlah daerah lain justru menambah beban masyarakat.
“Saya tidak ingin memberatkan masyarakat Surabaya dengan menaikkan PBB, dengan menaikkan yang lainnya. Sekarang kondisi susah,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Sabtu (16/8/2025).
Menghargai Kebijakan Daerah Lain
Meski menolak kenaikan PBB di Surabaya, Eri menghargai keputusan sejumlah kepala daerah yang menaikkan pajak tersebut.
Ia menjelaskan, langkah itu diambil karena daerah menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hari ini semua daerah susah, semua wilayah itu kabupatennya ketika ada efisiensi pergerakan gini, maka ada (daerah) yang menaikkan kebijakan terkait dengan PBB,” jelasnya.
Eri menambahkan, setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab menyejahterakan warganya dan membangun wilayahnya masing-masing.
“PBB itu adalah (keputusan) dari masing-masing daerah ya. Kementerian tidak mengatur sampai seperti itu, tapi ada dari setiap kepala daerah yang menaikkan pendapatan,” ujarnya.
“(Tujuannya) agar apa? Agar pembangunannya, infrastruktur terbangun, agar kemiskinan bisa diselesaikan, agar pendidikan bisa gratis. Dari mana? Dari pajak,” tambahnya.
Surabaya Tak Akan Menaikkan PBB
Eri mengakui kebutuhan PAD Pemkot Surabaya cukup besar. Namun, ia menegaskan tidak akan menaikkan PBB dalam waktu dekat.
Sementara itu, beberapa daerah telah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) secara signifikan.
Misalnya, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menaikkan hingga 250 persen, yang memicu gejolak warga. Di Kabupaten Jombang, pajak yang sebelumnya Rp 300.000 kini naik menjadi Rp 1,2 juta per tahun.
Pemerintah Pusat Klarifikasi soal Kenaikan PBB
Menanggapi maraknya kenaikan PBB di daerah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hal ini bukan berasal dari kebijakan pemerintah pusat.
"Kebaikan-kenaikan PBB itu kan kebijakan-kebijakan di tingkat kabupaten/kota. Tidak benar bahwa kebaikan-kenaikan itu sekarang seolah-olah itu akibat dari proses-proses yang ada di pusat. Tidak," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan Istana Kembali Bantah Kenaikan PBB di Daerah Akibat Kebijakan Pusat.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
