PAD Turun, Pemkot Surabaya Pantau Usaha dengan CCTV, Apkrindo Jatim Terima dengan Syarat

 Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah menjadi sorotan setelah beredarnya surat mengenai pemasangan kamera pengawas (CCTV) di tempat usaha.

Kebijakan ini memicu perdebatan antara pengusaha dan pemerintah, terutama soal tujuan, privasi, serta kewenangan lembaga yang mengeluarkan surat tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur, Ferry Setiawan, menyebut telah menerima surat dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya. Namun, ia mengaku bingung karena restoran miliknya sudah dilengkapi CCTV sesuai aturan.

“Saya punya resto semuanya itu sudah dipasang alat (CCTV), jadi saya sebenarnya secara aturan sudah mengikuti dan taat aturan,” ungkap Ferry pada Senin (18/8/2025).

Mengapa Surat CCTV Surabaya Jadi Kontroversi?

Surat pemasangan CCTV di tempat usaha, Senin (18/8/2025).

Surat Bapenda Surabaya yang beredar di media sosial melalui akun Instagram @aslisuroboyo menyebutkan bahwa pemasangan CCTV di lokasi usaha bertujuan untuk pengawasan dan pengendalian kepatuhan wajib pajak.

Namun, isi surat tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan pengusaha. Ferry menilai terjadi salah komunikasi karena surat menyebut pemasangan CCTV dilakukan oleh Bapenda, padahal seharusnya hal tersebut berada dalam ranah Dinas Perhubungan (Dishub).

“Kalau misalkan memang seperti itu (untuk melihat jalan) ya kita akan support, bangunan kita dipasang (CCTV), ibaratnya izin pemasangannya untuk melihat jalan sekitar,” jelas Ferry.

Apakah CCTV Akan Merekam Aktivitas di Dalam Restoran?

Salah satu kekhawatiran utama pengusaha adalah potensi pelanggaran privasi. Ferry menegaskan keberatan jika CCTV dipasang untuk merekam aktivitas di dalam restoran, termasuk lalu lintas tamu maupun kegiatan internal karyawan.

“Tapi kalau untuk (merekam) ke properti kita ya kita pasti akan keberatan. Karena kan semua privacy dan kegiatan keluar masuk dan lain-lain juga semuanya kan di situ,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya, M Fikser, memastikan bahwa CCTV yang akan dipasang tidak akan merekam aktivitas di dalam tempat usaha.

“Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa CCTV yang kita rencanakan pemasangan adalah CCTV yang (terpasang) di halaman tempat usaha,” kata Fikser.

Untuk Apa CCTV di Halaman dan Jalan Raya?

Fikser menjelaskan bahwa kamera pengawas akan dipasang di halaman tempat usaha dan jalan sekitar, dengan dua tujuan utama: menjaga keamanan serta mendukung penghitungan pajak parkir kendaraan.

“Jadi nanti ada (CCTV) yang di jalan, ada yang di halaman usaha untuk keamanan. Untuk yang halaman itu juga untuk menghitung pajak kendaraan dan tidak mengubah apapun,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkot Surabaya hanya menerima 10 persen dari pendapatan parkir kendaraan, sementara 90 persen sisanya tetap menjadi milik pengusaha.

Dengan sistem ini, CCTV diharapkan menjadi alat pengawasan transparan agar tidak ada manipulasi data.

“Jadi kalau ada yang bayar parkir Rp 2 ribu, ke Pemkot Surabaya cuma Rp 200. Begitupun kalau orang yang bayar parkir Rp 5 ribu, sebesar 10 persennya Rp 500 ke Pemkot,” jelas Fikser.

Pihak Apkrindo Jatim awalnya menyalahpahami isi surat tersebut. Ferry mengira CCTV akan dipasang di dalam restoran, padahal kenyataannya hanya di halaman luar. Setelah pertemuan dengan Pemkot, ia akhirnya bisa menerima rencana tersebut.

“Jadi ketika kami jelaskan kepada Ketua Apkrindo Jatim, Pak Ferry setuju, dia menyadari, oh seperti itu. Jadi dipikir kita itu pasang CCTV di dalam restoran, tidak,” tutup Fikser.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Pengusaha Buka Suara Usai Terima Surat Pasang CCTV dari Pemkot Surabaya".

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!