Disindir Wagub Jabar di Paripurna, Sekda Singgung 'Sabubukna' Jadi Alasan Jarang di Kantor

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, melontarkan sindiran keras kepada Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, terkait ketidakhadirannya dalam berbagai agenda resmi pemerintahan, khususnya rapat paripurna di DPRD Jawa Barat.
Sindiran tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jabar pada Kamis, 19 Juni 2025, yang membahas pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat itu, anggota Fraksi PDIP, Pipik Taufik Ismail, mempertanyakan utang Provinsi Jabar kepada BPJS yang mencapai Rp300 miliar.
Pipik meminta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan perihal utang tersebut, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap sistem layanan kesehatan di sejumlah daerah.
Erwan Setiawan pun diminta menanggapi. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan Gubernur Dedi Mulyadi belum menjabat pada tahun anggaran 2024, sehingga menurutnya, penjelasan ideal seharusnya disampaikan oleh Sekda selaku Ketua TAPD.
Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan saat memberikan keterangan sesuai rapat koordinasi konvoi kemenangan Persib Bandung juara Liga 1 di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/5/2025).
Namun, pernyataan Erwan kemudian berkembang menjadi kritik langsung terhadap Sekda Herman.
"Sekalian tanyakeun, ‘Ka mana wae Sekda?’ Selama saya paripurna mewakili Pak Gubernur, belum pernah saudara Sekda hadir. Dan sekarang pun di kantor gak pernah ada. Coba tanyakan, yang terhormat anggota DPRD," ujar Erwan yang langsung disambut riuh dari peserta sidang.
Pimpinan sidang, MQ Iswara, merespons dengan menyebut persoalan tersebut sebagai bagian dari urusan internal eksekutif.
"Masalah yang disampaikan Wakil Gubernur tadi biarlah menjadi masalah internal eksekutif. Kita jaga rumah kita masing-masing," tegas Iswara.
Ia menekankan bahwa Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda adalah satu kesatuan dalam pemerintahan daerah, dan seharusnya persoalan koordinasi diselesaikan di lingkup internal tanpa perlu dibuka dalam forum resmi DPRD.
Bagaimana Tanggapan Sekda Jabar Herman Suryatman?
Dihubungi secara terpisah, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman memberikan klarifikasi atas pernyataan Wagub.
Menurutnya, ketidakhadirannya di sejumlah rapat bukan berarti ia abai terhadap tugas, melainkan karena arahan Gubernur Dedi Mulyadi yang mendorong seluruh birokrasi untuk lebih aktif di lapangan.
“Gubernur meminta seluruh birokrasi bekerja ekstra. Semua hari kerja, semua jam kerja. Karena itu sekarang kita punya tagline kerja ‘sabubukna’, dalam tanda kutip,” ujar Herman.
Ia menjelaskan bahwa “sabubukna” bermakna bekerja secara total dan tidak asal-asalan. Strategi turun langsung ke lapangan dianggap sebagai bentuk reformasi birokrasi yang tengah digiatkan.
“Kita tetap melakukan mitigasi dan antisipasi. Jangan sampai kerja kelihatan lari ke sana ke mari tapi tanpa perhitungan, itu konyol. Spiritnya sedang kita pacu,” tambahnya.
Selain itu, berdasarkan pantauan media, Herman masih aktif hadir dalam rapat-rapat penting di Gedung Sate.
Salah satunya adalah rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpinnya di ruang rapat Ciremai.
Sindiran Erwan terhadap Sekda Herman menimbulkan beragam respons publik. Sebagian menilai ini sebagai bentuk evaluasi internal yang sah dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan.
Namun, sebagian lainnya khawatir bahwa pernyataan terbuka seperti itu justru dapat memperkeruh suasana dan memunculkan kesan disharmoni di antara pimpinan daerah.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".