Retaknya Duet Elite Jabar: Wagub–Sekda Berseteru, Dedi Mulyadi Diminta Jadi Penengah

— Hubungan antara Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Sekretaris Daerah (Sekda) Herman Suryatman rupanya tengah berada dalam gesekan.

Erwan mengakui secara terbuka bahwa hubungannya dengan sang Sekda sedang tidak baik.

Saat ditemui di Gedung Sate pada Senin (30/6/2025), Erwan mengatakan bahwa meskipun kantornya berada satu lantai dengan ruang kerja Herman, mereka tak pernah berkomunikasi.

"Memang ada keretakan, kenyataan. Saya di ruang, (ruangan saya di sini). Sekda di ruang sana, satu lantai, saya lewat tidak ada," ujar Erwan.

Ia juga menyoroti bahwa sejumlah tugas yang menjadi domain Wakil Gubernur justru dijalankan oleh Sekda, termasuk dalam kegiatan di Rindam.

"Sudah di luar batas. Saya katakan sudah di luar batas. Sudah di luar kewenangan-kewenangan dia. Terakhir kemarin, di Rindam (kelulusan siswa barak militer gelombang kedua). Itu kan bukan juga seorang Sekda di Rindam. Orang bisa menilai," ucapnya.

Menurut Erwan, seorang Sekda seharusnya lebih fokus pada peran administratif, bukan mengambil alih tugas-tugas lapangan.

"Sebenarnya perlu dipahami, namanya sekretaris daerah itu mengkoordinir sekretariat daerah. Seharusnya Pak Sekda selalu ada di kantor. Pak Gubernur di lapangan, saya ke lapangan," katanya.

Ketegangan antara keduanya bahkan sempat terlihat dalam forum resmi. Dalam sidang paripurna DPRD Jabar pada Kamis (19/6/2025), Erwan menyindir Herman yang menurutnya jarang hadir di kantor maupun di forum-forum penting.

Menanggapi kritik itu, Herman Suryatman menyampaikan permintaan maaf. Ia menjelaskan bahwa ketidakhadirannya saat itu karena tengah menjalankan tugas dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi Angkat Bicara

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya buka suara soal ketidakhadiran Herman dalam sidang paripurna DPRD.

Menurutnya, Herman sedang menjalankan tugas penting, mendampingi Menteri Koordinator meninjau bencana longsor di Kabupaten Purwakarta.

"Pada kemarin tidak datang paripurna itu, karena waktu itu saya ada tugas," jelas Dedi di Kota Cimahi, Sabtu (21/6/2025).

Ia menegaskan bahwa penugasan tersebut merupakan bentuk pembagian peran yang normal dalam pemerintahan.

"Kalau Menko harus didampingi sekelas Sekda, itu bagian dari menghormati pemerintah pusat. Jadi harus bagi tugas," ujar Dedi.

Dedi juga membantah anggapan bahwa Herman tidak menjalankan tugas dengan baik. Ia justru memberikan pujian kepada Sekda Jabar tersebut.

"Sekda Jabar itu cerdas, pandai mengambil keputusan dan eksekutor," katanya.

Menurut Dedi, Herman adalah tipe pemimpin yang aktif bekerja di lapangan, tidak hanya mengurus administrasi dari balik meja.

"Biasanya sekda itu administratif, tapi Sekda Jabar tuh bukan hanya administratif. Dia juga berani pasang badan, maju," imbuhnya.

Kritik Pengamat: Pemerintah Perlu Bertindak

Kisruh antara Erwan dan Herman menuai sorotan dari pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono. Menurutnya, konflik ini mencerminkan rendahnya profesionalitas di level tertinggi birokrasi Jawa Barat.

Secara teoritis, birokrasi seharusnya berjalan sesuai prosedur dan menjunjung stabilitas. Namun, kata Kristian, justru yang muncul adalah konflik kepentingan yang bisa merusak citra pemerintahan.

alih menuntaskan berbagai persoalan administrasi publik, kedua pejabat justru menampilkan konflik kepentingan yang berpotensi merusak citra pemerintah dan membingungkan bagi ASN di lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat," ujar Kristian, Senin (30/6/2025).

Ia menyebut dinamika ini lebih menyerupai sandiwara politik daripada kepemimpinan birokrasi yang bertanggung jawab.

"Bahkan hal ini menyebabkan birokrasi Pemda Provinsi Jawa Barat terancam terjebak dalam stagnasi permainan kekuasaan yang semu," ujarnya.

Kristian meminta Gubernur Dedi Mulyadi tidak diam melihat konflik ini. Menurutnya, Dedi harus aktif memanggil kedua pejabat untuk menyelesaikan masalah secara konkret.

"Gubernur wajib memanggil kedua pejabat secara langsung dan memberikan penjelasan tentang keputusan yang dibuat sebagai hasil pemanggilan tersebut kepada publik secara konkret," tegasnya.

Jika masalah tak juga mereda, Kristian menyarankan agar Dedi mempertimbangkan sanksi administratif. Bahkan, jika perlu, menunjuk pelaksana tugas sementara agar pelayanan publik tidak terganggu.

"Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan keberanian mengambil langkah tegas, termasuk evaluasi performa dan perombakan struktur dapat menjadi pilihan rasional demi menjaga kredibilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat," pungkasnya.