Dedi Mulyadi: Study Tour itu Kegiatan Piknik, yang Demo Pelaku Jasa Pariwisata

Dedi Mulyadi, Study tour dilarang, kebijakan pendidikan Jabar, study tour dilarang di jawa barat, demo pelaku wisata, Dedi Mulyadi: Study Tour itu Kegiatan Piknik, yang Demo Pelaku Jasa Pariwisata

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi aksi demonstrasi para pelaku industri pariwisata di depan Gedung Sate, Bandung kemarin. Ia menyebut, unjuk rasa justru memperjelas bahwa study tour bukan bagian dari pendidikan, melainkan kegiatan piknik yang sarat kepentingan ekonomi.

Adapun para demonstran menuntut pencabutan kebijakan larangan study tour yang diberlakukan Dedi Mulyadi. 

Aksi protes tersebut dilakukan oleh pekerja pariwisata seperti sopir bus, pemilik agen wisata, hingga pelaku UMKM. Mereka menuntut pencabutan larangan study tour dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA poin ketiga.

Pernyataan ini disampaikan setelah aksi demo dan blokade jalan yang digelar sejumlah pelaku jasa kepariwisataan di Gedung Sate dan Jalan Layang Pasupati, Senin (21/7/2025).

“Demonstrasi kemarin menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan, yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” kata Dedi dalam unggahan akun Instagram resminya, @dedimulyadi71, Selasa (22/7/2025).

Dedi Mulyadi, Study tour dilarang, kebijakan pendidikan Jabar, study tour dilarang di jawa barat, demo pelaku wisata, Dedi Mulyadi: Study Tour itu Kegiatan Piknik, yang Demo Pelaku Jasa Pariwisata

Ilustrasi study tour sekolah.

Namun, menurut Dedi, kebijakan ini justru melindungi masyarakat, terutama orangtua siswa, dari beban biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan.

“Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orangtua siswa, agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” ujarnya.

Dedi menegaskan, larangan study tour adalah bagian dari komitmennya menjaga fokus pendidikan, khususnya penguatan karakter siswa.

Ia menyebut, pendidikan seharusnya tidak terbebani oleh aktivitas rekreatif yang memaksa pengeluaran ekstra bagi keluarga berpenghasilan pas-pasan.

“Sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa industri pariwisata sebaiknya menyasar segmen wisatawan yang memang memiliki kemampuan finansial untuk berwisata.

Ia berharap pariwisata tumbuh dengan sehat tanpa mengandalkan program-program yang membebani masyarakat.

“Semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang dan memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan, bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan study tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik,” ujarnya.

Di sisi lain, Koordinator Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdi Sudardja, menyebut larangan study tour berdampak serius terhadap pendapatan para pelaku wisata. “Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan gubernur kegiatan study tour sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat,” ujar Herdi.

Meski begitu, hingga saat ini larangan study tour di Jawa Barat masih berlaku dan Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengubah keputusannya.