Gugat Dedi Mulyadi, Pelaku Usaha Wisata Jabar Akan Tempuh Jalur Hukum Imbas Larangan Study Tour

Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) kembali menyuarakan penolakan terhadap larangan study tour sekolah yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Mereka menilai kebijakan ini berpotensi menghantam keras sektor pariwisata daerah dan membuat ribuan orang kehilangan mata pencaharian.

"Perjuangan para pekerja pariwisata Jawa Barat tidak sampai di sini. Selama Gubernur Jabar belum mengganti dan atau menghapus poin larangan kegiatan study tour sekolah, kami P3JB akan terus melakukan berbagai upaya termasuk upaya politik dan hukum," ujar Koordinator P3JB Herdis Subarja, Selasa (22/7/2025).

Herdis merujuk pada poin ketiga Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/PK.03.03/KESRA, yang dinilainya menjadi penyebab anjloknya sektor wisata.

Sejak aturan ini diberlakukan, pemandu wisata hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di lokasi wisata mulai kehilangan pendapatan.

"Dampaknya sangatlah signifikan. Pasar yang kita sebut sebagai simbiosis mutualisme sejak lama ini telah berjalan dan saling menopang ekonomi rakyat kecil," tambahnya.

Apa Kata Pengamat tentang Dampak Kebijakan Ini?

Kritik terhadap kebijakan larangan study tour juga datang dari kalangan akademisi. Pengamat kebijakan publik Universitas Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, menilai larangan tersebut berpotensi menjadi pukulan telak bagi para pelaku usaha yang bergantung pada wisata pelajar.

"Karena di situ kan banyak tenaga kerja yang selama ini menggantungkan hidup dan penghasilannya dari sektor tersebut. Ini tentu Gubernur Jabar perlu mempertimbangkan," ujar Kristian.

Ia menilai bahwa walaupun kebijakan ini baru berjalan beberapa bulan, dampaknya terhadap ekonomi pariwisata di daerah sudah sangat terasa.

Kristian bahkan mempertanyakan apakah Gubernur Dedi Mulyadi memang menginginkan kematian sektor usaha pariwisata di Jawa Barat.

Apakah Ada Alternatif Kebijakan?

Kristian menekankan pentingnya evaluasi kebijakan berbasis data. Ia menyarankan agar pemerintah provinsi mengumpulkan data komprehensif terkait dampak larangan tersebut dan melakukan evaluasi secara terbuka.

"Sekarang dia kan bisa mengevaluasi, karena pasti data sudah terlihat, bagaimana dampaknya terhadap dunia usaha yang berhubungan dengan pariwisata," ucapnya.

Menurut dia, pendekatan evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti) adalah hal mutlak dalam pembuatan kebijakan publik dewasa ini.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mendengarkan sebagian kecil suara orangtua yang menolak study tour, tetapi mempertimbangkan pula suara masyarakat luas, termasuk pelaku wisata dan UMKM.

"Keadilan adalah hal yang sangat penting dalam mengambil keputusan," katanya.

Mengapa Gubernur Tetap Mempertahankan Larangan Ini?

Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kebijakan larangan study tour bertujuan untuk melindungi orangtua siswa dari kewajiban membayar biaya tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan.

"Komitmen saya tetap untuk menjaga ketenangan para orangtua supaya tidak terbebani biaya yang bukan bagian dari pendidikan," tegas Dedi.

Ia juga menyebut bahwa keputusan ini merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat luas, demi memastikan akses pendidikan tetap terjangkau.

"Saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, memastikan pendidikan berjalan tanpa dibebani biaya-biaya yang tidak mendukung pembentukan karakter anak," ujarnya.

P3JB mengusulkan adanya perbaikan tata kelola kegiatan study tour, bukan pelarangan total, agar tetap ada keseimbangan antara kepentingan pendidikan dan keberlangsungan ekonomi sektor pariwisata.

"Terserah mau ganti namanya apa, dengan catatan ada perbaikan aturan dan tata caranya sehingga ke depan menjadi win-win bagi semuanya," ujar Herdis.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "P3JB Ancam Tempuh Jalur Politik dan Hukum jika Dedi Mulyadi Tak Revisi Larangan "Study Tour"".