Dekan FPIK Unpad Soroti Kegagalan KJA Susi Pudjiastuti di Pangandaran, Uang Miliaran Hilang di Laut

Menteri Kelautan dan Perikanan, susi pudjiastuti, Pantai Timur Pangandaran, polemik keramba jaring apung, dekan fpik unpad, Dekan FPIK Unpad Soroti Kegagalan KJA Susi Pudjiastuti di Pangandaran, Uang Miliaran Hilang di Laut, Di Mana Lokasi Ideal untuk KJA di Pangandaran?, Mengapa Ada Penolakan dari Sebagian Pihak?, Bagaimana Regulasi Mengatur Lokasi KJA?, Apa Pelajaran dari Proyek Gagal Tahun 2018?

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran (FPIK Unpad), Prof. Dr. sc. agr. Yudi Nurul Ihsan, mengungkap penyebab kegagalan proyek keramba jaring apung (KJA) yang pernah dibangun oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di perairan Pangandaran.

Proyek KJA tersebut diimpor dari Norwegia dengan nilai sekitar Rp42 miliar untuk Pangandaran dan total Rp135 miliar untuk seluruh Indonesia. Sayangnya, proyek itu berakhir tragis, rusak parah dan tak berfungsi.

Menurut Yudi, kesalahan utama terletak pada pemilihan lokasi yang tidak tepat. KJA ditempatkan di wilayah berombak besar, sehingga konstruksinya tidak mampu menahan arus.

"Dulu Ibu Susi juga pernah membuat KJA di Pangandaran. Karena tidak melalui studi atau kajian yang matang, asal simpan KJA, akhirnya rusak," ujarnya kepada Tribun Jabar, Kamis (14/8/2025).

Ia menegaskan, KJA yang rusak kini hanya menjadi sampah laut, meski sempat diresmikan oleh Presiden. Peristiwa yang terjadi pada 2018 itu menjadi pelajaran penting untuk menghindari kesalahan serupa.

Di Mana Lokasi Ideal untuk KJA di Pangandaran?

Berdasarkan kajian Unpad, kawasan Pantai Timur Pangandaran memiliki karakteristik perairan yang lebih terlindung dan agak berteluk, sehingga cocok untuk KJA. Selain itu, wilayah ini memiliki potensi besar benih bening lobster (BBL) yang melimpah.

"Karena memiliki karakteristik perairan yang lebih terlindung dan agak berteluk. Jadi, yang cocok itu di pantai timur," ucap Yudi. Menurutnya, Pantai Timur juga merupakan salah satu wilayah penghasil BBL terbesar.

Yudi memastikan bahwa kegiatan budidaya lobster dengan KJA di Pangandaran saat ini sudah berbasis riset, sehingga tidak mengganggu keberlanjutan ekosistem laut.

Unpad telah melakukan riset sejak beberapa tahun lalu, mengingat mereka memiliki kampus di daerah tersebut dan sumber daya BBL yang melimpah.

"Rendahnya survival rate BBL bukan karena dimakan biota laut lain, melainkan karena kanibal," ungkapnya.

Dengan dibudidayakan, BBL justru memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Mengapa Ada Penolakan dari Sebagian Pihak?

Meski berpotensi meningkatkan ekonomi dan menjadi eduwisata, Yudi menyayangkan adanya penolakan terhadap budidaya lobster di Pangandaran.

Ia menegaskan, jika wilayah diatur dengan baik, kegiatan budidaya dan pariwisata dapat berjalan berdampingan.

Menurutnya, keberadaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi jaminan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang laut.

PKKPRL melalui proses panjang, mulai dari pendaftaran OSS hingga penilaian teknis bersama Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi.

Bagaimana Regulasi Mengatur Lokasi KJA?

Yudi menegaskan, lokasi KJA yang menjadi perdebatan sudah sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat.

Lokasinya masuk dalam Zona Pemanfaatan Terbatas Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pangandaran, yang memang diperbolehkan untuk budidaya.

Selain PKKPRL, pembudidaya juga wajib memiliki perizinan lingkungan dan perizinan berusaha berbasis risiko.

"Jadi isu merusak lingkungan itu tak masuk akal, semua izin sudah dipenuhi," tegasnya.

Apa Pelajaran dari Proyek Gagal Tahun 2018?

Yudi menutup dengan mengingatkan pentingnya riset sebelum memulai proyek perikanan berskala besar.

Ia mencontohkan kegagalan di era Menteri Susi, di mana delapan unit KJA offshore yang dibiayai APBN sebesar Rp42 miliar per daerah rusak diterjang gelombang.

Teknologi canggih yang diimpor dari Norwegia pun tak mampu bertahan tanpa pemilihan lokasi yang tepat.

"Kalau asal main saja tanpa riset, ya seperti yang pernah terjadi di Pangandaran sebelumnya, malah jadi sampah dan duit miliar hilang," ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dan TribunJabar.id dengan judul Pelajaran Rp 42 Miliar: Dekan FPIK Unpad Ungkap Kegagalan Proyek KJA Susi Pudjiastuti di Pangandaran.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!