Susi Pudjiastuti Kaget soal Izin Keramba Pangandaran: Kok Bisa di Depan Mata?
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Pangandaran, Jawa Barat.
Ia mengaku tidak mengikuti perkembangan proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran sejak awal, sehingga baru belakangan mengetahui keberadaannya.
Permintaan maaf itu ia sampaikan langsung di hadapan ratusan warga pesisir dalam pertemuan di Bandara Internasional Beach Street Susi Air Pamugaran, Rabu (13/8/2025).
Susi mengaku terkejut begitu mengetahui proyek KJA berskala besar itu berdiri di wilayah yang selama ini menjadi pusat wisata air.
"Tidak ada yang memberitahu saya bahwa ada proyek besar seperti ini di Pangandaran. Begitu saya dengar, saya kaget luar biasa. Kok bisa? Heran, tidak habis pikir, ke mana orang Pangandaran?" ujar Susi.
Ia menuturkan, saat masih menjabat Menteri KKP, rencana pembangunan keramba besar pernah ada. Namun, Bupati Pangandaran kala itu, Jeje Wiradinata, memutuskan memindahkannya jauh ke tengah laut demi menjaga estetika dan kenyamanan wisata.
"Sedangkan sekarang, keramba justru diletakkan di depan mata, di Pantai Timur. Itu tempat saya main paddle board, tempat turis main banana boat," katanya.
Meski kecewa, Susi memuji kesadaran masyarakat Pangandaran yang tetap menjaga keamanan daerah tanpa aksi demonstrasi, namun tetap bersikap kritis. Ia lalu mengenang masa kecilnya saat terjadi pembakaran kapal troll Bagansiapi-api di Pantai Timur Pangandaran pada 1974.
"Dulu waktu saya kecil, saya termasuk punya dosa sebagai pelakunya, karena disuruh orang tua berenang membawa jeriken berisi minyak tanah dan bensin untuk membakar kapal," ucapnya.
Jeje Wiradinata Soroti Pelanggaran Aturan
Sebelumnya, Jeje Wiradinata—mantan Bupati Pangandaran yang kini menjabat Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pangandaran—menyatakan pihaknya menunggu keberanian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mencabut izin KJA.
Menurut Jeje, proyek tersebut melanggar berbagai aturan, mulai dari kebijakan daerah, tata ruang wilayah (RTRW), hingga peraturan menteri terkait konservasi laut.
"Saya juga mempertanyakan kenapa izinnya bisa turun ketika aturan tersebut jelas-jelas dilanggar. Seharusnya sebelum izin terbit ada pengecekan lokasi," ujarnya kepada Tribun Jabar, Minggu (10/8/2025).
Jeje enggan berspekulasi soal pihak yang berada di balik perusahaan pemasang KJA, namun menegaskan akan terus mendorong pencabutan izin.
"Rekomendasi izin dulu keluar dari Provinsi Jabar. Kewenangan laut dari 0 sampai 12 mil berada di provinsi, dan KJA ini hanya sekitar 200 meter dari bibir pantai. Jadi, kami menunggu bukti nyata keberanian Pak Gubernur Dedi Mulyadi untuk mencabut izinnya," katanya.
Ia optimistis Dedi akan berpihak kepada masyarakat mengingat rekam jejaknya dalam menjaga lingkungan.
Susi dan Gubernur Dedi Kompak Tolak KJA
Susi Pudjiastuti juga secara tegas menolak keberadaan KJA. Dalam unggahan di media sosial X, ia menyoroti dugaan masalah perizinan dan mengajak publik mengungkap pihak di balik perusahaan pemilik KJA.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa izin KJA di Pantai Timur Pangandaran harus dievaluasi. Menurutnya, Pangandaran adalah kawasan wisata yang sebaiknya tidak dijadikan lokasi budidaya ikan.
"Dari sisi pandangan ekosistem dan konservasi, selaras dengan apa yang saya pikirkan, karena bagi saya area Pangandaran itu sudah basicnya pariwisata, kita hormati itu dan kalau budidaya sebaiknya dilakukan di tempat lain," ujar Dedi.
Ia menambahkan, evaluasi diperlukan agar polemik tidak berlarut-larut.
"Ini pandangan saya dari sisi konservasi, sehingga dalam pandangan saya, sebagai orang yang memahami ekologi menurut saya perlu dievaluasi," katanya.
Tiga perusahaan disebut terlibat dalam pengelolaan KJA ini, yakni PT Pasifik Bumi Samudera (PBS), PT Vietmindo Inter Pasifik, dan Supriadi.
PT PBS Siap Dievaluasi
Menanggapi kontroversi ini, Pimpinan PT Pasifik Bumi Samudera, Fiar Nafy, menyatakan siap mengikuti evaluasi pemerintah.
"Kami menghormati semua masukan, baik dari Ibu Susi Pudjiastuti, Pak Jeje Wiradinata, maupun pihak lainnya. Jika memang ada aturan yang tumpang tindih, kami siap dievaluasi ulang," ucap Fiar.
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Susi Pudjiastuti Minta Maaf soal Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran, Ada Apa?
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
