Fakta Lapangan Ungkap Banyak Titik Dapur MBG Fiktif di Jabar, Diwanti-wanti Potensi Korupsi

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, di Jawa Barat, Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) menemukan sejumlah masalah serius yang berpotensi menghambat capaian program ini.

Salah satu temuan terbesar adalah fenomena titik dapur fiktif. Istilah ini merujuk pada data pendaftaran dapur penyedia makanan bergizi yang sudah tercatat penuh di portal resmi Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi di lapangan banyak titik dapur tersebut belum dibangun, bahkan tidak pernah ada.

Mengapa Ada Perbedaan Data dan Fakta di Lapangan?

Menurut data FMMBG, pendaftaran dapur MBG di portal BGN sudah ditutup karena kuota penuh. Namun, investigasi lapangan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan banyak titik dapur yang belum terealisasi secara fisik.

Bahkan, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masuk tahap persiapan pembangunan atau renovasi justru stagnan tanpa aktivitas.

Pada tahap ini, penyedia dapur seharusnya sudah mulai membangun atau merenovasi fasilitas agar bisa segera beroperasi. Fakta bahwa hal ini tidak terjadi mengindikasikan adanya masalah serius dalam manajemen dan eksekusi program.

Apa Dampaknya Terhadap Anak-Anak Sekolah?

Cek Dapur MBG, Kodim 1402 Polman Pastikan Higienitas Mbg dan Komposisinya Terpenuhi *** Local Caption *** Cek Dapur MBG, Kodim 1402 Polman Pastikan Higienitas Mbg dan Komposisinya Terpenuhi

Ketua FMMBG Jabar, Ardiansyah, mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena ini. Menurutnya, mandeknya pembangunan dapur dan keberadaan titik fiktif berpotensi menjadi sarang praktik korupsi, kolusi, dan monopoli yang akan merugikan rakyat, khususnya anak-anak.

"Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2024 tentang Program Makan Bergizi Gratis, setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sesuai dengan tujuan untuk menjamin kualitas layanan," ujarnya, Selasa (12/8/2025).

Keterlambatan atau kegagalan pembangunan dapur berarti anak-anak kehilangan hak mereka untuk mendapatkan makanan bergizi, yang penting bagi tumbuh kembang dan prestasi belajar mereka.

Pemerintah telah menyatakan komitmen untuk melakukan audit menyeluruh, mempercepat pembangunan dapur MBG, dan memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah.

Namun, FMMBG menekankan bahwa komitmen ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika.

"Jika pembangunan dapur dan SPPG tidak segera berjalan, maka anak-anak yang menjadi sasaran utama program akan terus kehilangan hak atas makanan bergizi," tegas Ardiansyah.

Apa Risiko Jangka Panjangnya?

Studi Kementerian Kesehatan RI (2024) menunjukkan bahwa anak-anak dengan gizi kurang berisiko lebih tinggi mengalami gangguan pertumbuhan dan penurunan prestasi akademik.

Program MBG seharusnya menjadi solusi strategis untuk masalah ini. Kegagalan implementasinya akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

FMMBG Jabar mengajak pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil untuk ikut mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan transparan, akuntabel, dan efektif.

"Kami semua bertanggung jawab memastikan anak-anak Jabar memperoleh hak mereka atas gizi yang layak demi masa depan yang lebih cerah," tutup Ardiansyah.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Duh, Banyak Ditemukan Dapur MBG Fiktif di Jabar, Berpotensi Jadi Sarang Korupsi.

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!