Curhat Kepala BGN: Sulit Dapat Mitra Dapur MBG di Papua

Kepala BGN Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2025
Kepala BGN Dadan Hindayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2025

Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkap pihaknya sulit mendapatkan mitra dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. 

Sejauh ini, Dadan mengungkap baru ada sekitar 63 SPPG yang beroperasi di Papua untuk menyalurkan program MBG. Padahal, menurut dia, harusnya ada 411 SPPG yang bisa beroperasi di Papua.

"Ya karena gini, jarang ada mitra mau masuk di Papua," kata Dadan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Juli 2025.

Dengan kondisi tersebut, Dadan mengatakan jumlah SPPG yang beroperasi di Papua masih jauh dari target yakni hanya 15,3 persen.

VIVA Militer: Para siswa di Papua menikmati program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

VIVA Militer: Para siswa di Papua menikmati program Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dadan menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah yang ada di Papua. Koordinasi itu nantinya akan membahas soal strategi percepatan program makan bergizi gratis di Papua.

"Jadi kami akan koordinasi di Jakarta dengan seluruh kepala daerah di Papua. Nanti kami akan koordinasi dengan seluruh kepala daerah tersebut dan menyusun strategi bagaimana percepatan makan bergizi di Papua mulai bulan Agustus," pungkas Dadan.

Minta Tambah Anggaran Rp 118 Triliun

Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional (BGN) meminta agar anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 ditambah. Usulan itu disampaikan Dadan dalam rapat tertutup bersama Komisi IX DPR RI, Kamis, 10 Juli 2025.

Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis (MBG)

Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis (MBG)

Dalam rapat tersebut, Dadan menjelaskan BGN mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp 217 triliun.

Namun, kata dia, anggaran tersebut kurang untuk bisa mencapai target penerima MBG sebanyak 82,9 juta. Anggaran Rp 217 triliun itu kata Dadan hanya cukup sampai Agustus 2026. 

"Jadi Rp217 triliun itu akan habis diserap di akhir Agustus," kata Dadan.

Maka dari itu, dia mengusulkan adanya penambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun untuk memenuhi target penerima MBG tersebut. 

Artinya, jika ditambah dengan pagu indikatif 2026 sebesar Rp 217 triliun, anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp 335 triliun.