GKI Sebut Pj Gubernur Papua Diduga Intervensi PSU, Bawaslu Mau Telusuri

 Kepala Biro Umum Sinode GKI Papua Pdt. Petrus Imoliana mengaku ada intervensi yang dilakukan Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni hingga Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua.

"Pertama, Pj Gubernur ditugaskan ke Papua itukan untuk menyelesaikan PSU Papua, bukan untuk menjadi tim sukses salah satu paslon. Dia malah sampai masuk ke masjid dan berceramah bahwa kita harus pilih imam kita,” kata Petrus Imoliana kepada wartawan, Selasa, 12 Agustus 2025.

Petrus mengatakan pihaknya mengantongi sejumlah praktik dugaan intervensi yang terjadi secara terang-terangan.

“Yang kedua, yang sudah jelas jelas memihak itu Parcok (partai cokelat), datang Kapoldanya itu urusan apa Kapoldanya ke Sentani. Sentani itu kabupaten ada bupatinya toh,” kata dia.

Petrus mengaku memiliki bukti ketidaknetralan Pj Gubernur hingga Kapolda Papua berupa rekaman video dan suara yang diduga mengarahkan para jajarannya untuk mendukung pasangan nomor urut 2.

Menurutnya, anggota kepolisian juga ikut mengintimidasi masyarakat agar memilih pasangan Matius Fakhiri-Aryoko. Selain itu, anggota Polda Papua ini diduga membagikan uang untuk membeli suara masyarakat.

Kendati begitu, Petrus mengaku berhasil mengusir pesawat dari Kabupaten Mamberamo Raya yang membawa uang untuk intervensi PSU Pilkada Papua. Ia juga mencontohkan ada upaya membawa uang menggunakan ambulans di Kabupaten Sarmi.

“Sebarnya ke penyelenggara. Karena kalau menipu orang Papua, nggak bisa. Nggak bisa. Orang Papua walaupun makan bete, nggak apa-apa. asal nggak nyolong.  Ya, kasih ke penyelenggara,” kata dia.

Petrus mengatakan kondisi tersebut yang membuat masyarakat menggeruduk Kantor Gubernur Papua, di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Senin, 11 Agustus 2025. Masyarakat Papua, kata dia, menuntut netralitas ASN dan aparat kepolisian dalam PSU Pilkada Papua.

Petrus menyebut masyarakat akan turun ke jalan lagi untuk menuntut keadilan dalam pemilihan kepala daerah ini.

“Sudah pasti. Karena kami tidak tega dibodohi di kampung halaman sendiri. Kita lihat situasinya,” katanya.

Terpisah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengaku mulai menelusuri dugaan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dan Polri dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua.

Dugaan ketidaknetralan tersebut melibatkan nama Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni dan Kapolda Papua, Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin.

“Ada informasi awal (terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dan Polri) yang sedang ditelusuri,” ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja.

Mengenai perkembangan sementara penanganan dugaan ketidaknetralan tersebut, Bagja menyebut masih menunggu laporan dari Bawaslu Provinsi Papua. Terlebih, proses PSU masih berjalan di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Masih proses rekap, Ada beberapa PSU di TPS,” pungkasnya.