Kongres Biasa PSSI 2025

Kongres Biasa PSSI 2025 yang dilangsungkan di Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu 4 Juni 2025 mengubah statuta soal daerah. Asosiasi Provinsi (Asproc), Asosiasi Kota (Askot), dan Asosiasi Kabupaten (Askab) diberi peran yang lebih besar.

Mereka sebagai perpanjangan tangan PSSI dalam membangun sepakbola di seluruh penjuru Tanah Air menurut Erick adalah ujung tombak. Sehingga perlu mendapat perhatian lebih dan dicantumkan dalam statuta.

"Yang terpenting dalam perubahan statuta itu bahwa peran sepakbola nasional sekarang tidak hanya bergantung hanya di nasional itu sendiri, tetapi kita berharap justru sekarang ujung tombaknya ke daerah-daerah," kata Erick Thohir dalam konferensi pers usai Kongres Biasa PSSI.

Untuk memperkuat peran Asprov, Askot, dan Askab, cara pemilihannya akan diganti. Ketua Asprov yang dipilih secara terbuka oleh pada anggotanya diberi kuasa untuk menunjuk langsung siapa yang dipercaya menjadi Ketua Askot dan Askab.

"Selama ini ketika kita membangun sepakbola di daerah-daerah, sulit sekali koordinasi antara Asprov dan juga Kota. Dengan sekarang bersinergi seperti ini, ketika bicara nantinya liga 4, itu akan di kota-kota selama 4 bulan. Lalu nanti juaranya liga 4 akan naik ke provinsi, itu kita putar ke liga 3. artinya apa, ada kesinambungan dan fleksibilitas," tuturnya.

Erick memberi contoh Asprov Bali yang memiliki sembilan kabupaten/kota dengan jumlah 50 klub. Namun, cuma ada dua kota yang memiliki 14 klub. Dengan begitu, tujuh kota lainnya tidak cukup untuk menggelar kompetisi.

Jika Asprov dan Askot bisa bekerja sama, bisa dilakukan terobosa keputusan, dan membuat Liga 4 berjalan. Itu sekaligus menghilangkan ego sektoral dari masing-masing daerah.

Erick juga ingin sepakbola Indonesia di daerah menjadi lebih fleksibel. Contoh yang diberikan adalah jarak antardaerah. Jangan sampai wilayah Indonesia yang besar ini malah jadi penghambat perkembangan sepakbola.

"Fleksibilitas ini selama ini sulit terjadi. Ada satu pulau di Kalimantan Timur lebih dekat dengan Kalimantan Utara, apa solusinya? Apa kita diamkan mereka tidak main bola, jarak lima jam? kalau Asprov dan Askot bersatu, mereka bisa tukar supaya wilayah itu tidak masuk Kalimantan Timur tapi Kalimantan Utara karena jarak tempuhnya, semua karena biaya," ujar Erick.

"Kita ini 17.000 Kepulauan, ujung satu ke lain 8 jam. Kalau kita stigmanya by zona kaku dan sulit diatur, akhirnya jadi korban kita semua. dengan tadi Asprovnya kuat, Askabnya ditunjuk, lalu ada peraturan daerah, permendagri, Bupati Cup, Gubernur Cup, akhirnya APBD bisa. Ini yang kita putar kembali. Tidak mungkin membangun sepakbola semua dari pusat, tidak cukup dana," imbuhnya.

Dengan adanya perubahan statuta PSSI terkait daerah ini, Erick berharap tidak ada lagi ketimpangan perkembangan sepakbola antardaerah di Indonesia.