Pelamar PPSU Diduga Dipalak Pungli oleh Oknum, Rano Karno Akui Masalah Sudah Lama Tercium
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Lubis, mengungkap adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), khususnya petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
Dugaan ini ia sampaikan langsung kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, usai rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Rabu (16/7/2025).
Ali menjelaskan bahwa ia menerima laporan dari masyarakat saat menjalani masa reses. Salah satu laporan menyebut adanya oknum yang meminta uang kepada pelamar PPSU di wilayah Cipinang Muara, Jakarta Timur.
"Saya kemarin reses ada informasi, pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli, Pak Wagub," ujar Ali.
Ia menilai praktik ini sangat merugikan warga, khususnya kalangan bawah yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
"Ini kita zolim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin Pak Wagub. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli," lanjutnya.
Apa Tuntutan DPRD terhadap Pemprov DKI?
Menyikapi hal ini, Ali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama Inspektorat, untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan. Ia menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap pelaku pungli.
"Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," tegas Ali.
Selain itu, Ali juga menyoroti ketimpangan dalam kenaikan dana operasional. Ia mengkritik kebijakan kenaikan dana operasional bagi pengurus RT, RW, dan kader dasawisma dari Rp 500.000 menjadi Rp 750.000 yang dinilainya belum merata.
"Hari ini Pak Wagub menyampaikan APBD naik, kenapa mereka juga kita tidak naikkan? Karena ini berpotensi terjadi gejolak di masyarakat, akan terjadi kecemburuan sosial," kata dia.
Ali meminta agar Pemprov juga mempertimbangkan kenaikan dana operasional untuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), kader posyandu, dan juru pemantau jentik (jumantik).
Bagaimana Respons Rano Karno terhadap Laporan Pungli?
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat termenung selama lima detik sebelum menjawab pertanyaan awak media terkait langkah konkret Pemprov DKI dalam memberantas dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Ruang Pola, Rabu (16/7/2025).
Menanggapi pertanyaan wartawan terkait langkah Pemprov DKI dalam menyikapi dugaan pungli, Rano Karno sempat termenung lima detik sebelum memberikan jawaban.
Ia mengakui bahwa isu pungli dalam rekrutmen PPSU memang sudah menjadi perhatian sejak masa kampanye bersama Gubernur Pramono Anung.
"Dari awal mungkin dari kampanye kita, kita udah wanti-wanti itu bahwa ada PPSU yang bayar sekian puluhan juta, bayangin, itu kita enggak bisa terima gitu, jadi langsung ditindak aja," ujar Rano.
Ia menegaskan bahwa praktik pungli tidak bisa ditoleransi. Pemerintah, kata dia, akan mencari dan menindak tegas pelaku yang terlibat.
"Iya lah (mencari oknum pungli)," tegas Rano. Ketika ditanya apakah praktik tersebut benar-benar terjadi, ia tak menampik.
"Bukan dugaan, udah dari awal kita udah ngomong, ente udah tahu kan. Ya enggak bisa ditutupi, ada, dan kita udah ngomong itu harus diberantas," katanya.
Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Anggota DPRD DKI Sebut Warga Dipalak Saat Lamar PPSU: Ini Zalim, Pak Wagub!".
