Tarif TransJakarta dan MRT Hanya Rp 1 Selama Sepekan

 Pemerintah Provinsi DKI mengungkap bakal memberi keringanan pada masyarakat yang hendak berpergian menggunakan transportasi umum. Hal ini dilakukan sebagai kompensasi TransJakarta dan MRT tidak bisa beroperasi maksimal setelah banyaknya kerusakan halte serta stasiun.

Sejak Minggu (31/08), moda transportasi hanya diberi tarif sebesar Rp 1. Dengan ini maka diharapkan masyarakat bisa merasa lebih ringan dalam bermobilitas.

"Karena memang itu harus juga dibenahi dan membutuhkan waktu sekitar satu minggu," kata Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ia pun mengaku bahwa saat pihaknya telah melakukan perbaikan di beberapa halte dan stasiun yang dirusak massa. Sehingga diharapkan dalam waktu dekat transportasi umum sudah bisa beriperasi normal.

"Kita sebagai tuan rumah tugas pertama jaga rumah. Memberikan pelayanan kepada teman-teman pendemo tapi jangan fasilitas umum jangan dirusak," katanya.

Tilang elektronik di jalur TransJakarta

Perlu diketahui bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi pada beberapa hari terakhir telah memberi dampak pada perjalanan transportasi umum. Pasalnya kerusakan pada halte membuat perjalanan TransJakarta dan MRT terganggu.

Tak hanya itum sejumlah koridor bahkan terpaksa tidak beroperasi. Demikian juga MRT yang rutenya hanya berfungsi sebagian.

Namun Pramono Anung Wibowo Gubernur DKI telah meminta pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mengoperasikan kembali semua moda transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI.

"Armada yang menjadi kewenangan sepenuhnya dari BUMD Jakarta, sekarang hampir semuanya sudah dibuka. Walaupun ada beberapa kerusakan," ucap Pramono dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Bus listrik Transjakarta

Keputusan tersebut diambil untuk memastikan mobilitas warga Ibu Kota bisa tetap lancar terlebih sudah memasuki hari kerja. ?Terkait kerusakan pada sejumlah fasilitas transportasi umum, dia pun memastikan segera memperbaikinya sehingga layanan transportasi umum kembali normal.

Langkah ini diambil agar mobilitas warga Ibu Kota terjaga dan memastikan roda perekonomian tetap terjaga. Meski demikian, masyarakat diharapkan untuk tetap waspada saat berpergian karena bukan tidak mungkin masih terjadi aksi-aksi lanjutan.