Tanpa Kebijakan Proaktif, Industri EV RI Bisa Digulung Produk Impor
– Ketua Periklindo, Moeldoko, menegaskan pentingnya kebijakan yang proaktif dari pemerintah dalam mendukung perkembangan industri kendaraan listrik (EV) di Indonesia.
Menurutnya, Indonesia tidak hanya ingin menjadi pasar bagi produk-produk kendaraan listrik impor, tetapi juga berambisi untuk menjadi bagian dari industri tersebut.
"Ini memang sekali lagi perlunya kebijakan yang menarik dari pemerintah. Kebijakan bisa kok, industri ini betul-betul diperlukan. Bagaimana kita memberi kemudahan kepada para pemain-pemain industri dalam dunia," ujar Moeldoko saat penutupan pameran kendaraan listrik PEVS 2025 di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
Ia juga mengungkapkan pentingnya riset dan pengembangan (R&D), khususnya dalam hal pengembangan baterai, yang merupakan komponen utama kendaraan listrik.
Selain itu, Moeldoko menyarankan agar pemerintah memberikan insentif untuk mendukung industri dalam negeri, seperti yang dilakukan oleh China di awal pengembangan industri kendaraan listrik mereka.
“Dulu di China, pada saat awal-awalnya, produk-produk dalam negeri mereka itu betul-betul diakomodasi oleh pemerintah, sehingga industri dalam negeri bergerak. Kita harapkan juga semuanya itu di Indonesia,” ujarnya.
Menyikapi dominasi merek kendaraan listrik asal China yang mulai menguasai pasar otomotif Indonesia, seperti BYD dan Chery, Moeldoko menyatakan bahwa yang akan menentukan adalah pasar itu sendiri.
Namun, ia menekankan bahwa pemerintah harus siap menjawab kebutuhan pelanggan dan menciptakan infrastruktur yang mendukung, seperti penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai daerah.
"Saya berterima kasih kepada PLN yang selama ini telah bekerja keras untuk menyiapkan banyak tempat untuk SPKLU. Indikasinya pada saat cuti Lebaran dua tahun yang lalu, itu tidak ada keluhan dari sisi mobilisasi. Ketersediaan SPKLU di tempat-tempat rest area sudah cukup bagus," ujarnya.
Moeldoko juga mengingatkan bahwa untuk memperluas adopsi kendaraan listrik, penyebaran infrastruktur SPKLU harus tidak hanya terkonsentrasi di Jawa, tetapi juga mulai dikembangkan di Sumatera, Makassar, dan daerah lainnya yang menunjukkan minat terhadap mobil listrik.
