Fadli Zon Kembali Menyangkal Pemerkosaan Massal Mei 1998: Kita Tidak Mau Mencoreng Muka Sendiri

Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali menuai kontroversi setelah mempertanyakan ulang kebenaran peristiwa pemerkosaan massal pada Mei 1998.

Dalam berbagai pernyataannya, Fadli menyebut bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual tersebut terjadi secara sistematis dan masif.

Pernyataan terbaru Fadli disampaikan saat menghadiri kegiatan di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).

Ia menekankan pentingnya verifikasi data dan bukti hukum sebelum menyebut sebuah peristiwa sebagai pemerkosaan massal.

"Jadi itu harus ada fakta-fakta hukum, ada (bukti) akademik, jadi ada siapa korbannya, di mana tempatnya, mana kejadiannya, itu kan harus ada," ujar Fadli.

Kritik terhadap Istilah 'Massal' dalam Pemerkosaan Mei 1998

Fadli Zon menyatakan, sejarah kekerasan seksual tidak boleh ditulis berdasarkan narasi semata, melainkan harus berpijak pada fakta.

Menurutnya, istilah "massal" dalam konteks pemerkosaan Mei 1998 mengandung konotasi sistematis, seperti yang terjadi dalam tragedi di Nanjing atau Bosnia.

"Saya yakin terjadi kekerasan seksual itu waktu itu terjadi, seperti penjelasan saya terjadi, tetapi massal itu sistematis, seperti terjadi oleh tentara Jepang kepada, misalnya, China, itu Nanjing, oleh tentara Serbia kepada Bosnia, seperti peristiwa itu namanya massal, ada sistematik, terstruktur, dan masif," kata Fadli.

"Nah sekarang ada enggak (unsur terstruktur, sistematis, dan massif)? Kalau ada? Buktinya tidak pernah ada," imbuhnya.

Fadli: Pernyataan Ini Pandangan Pribadi

Fadli menegaskan bahwa komentarnya terkait kerusuhan dan pemerkosaan Mei 1998 adalah opini pribadi.

Ia mengklaim tidak ada kaitan antara pendapatnya dan program penulisan ulang sejarah yang saat ini digagas Kementerian Kebudayaan.

"Harus ada datanya kan kita, itu pendapat saya pribadi, ini enggak ada urusannya dengan sejarah, dan boleh kan dalam demokrasi itu berbeda pendapat, kalau ada yang mempunyai bukti-bukti ini loh namanya massal," ujarnya.

Fadli juga menyatakan dirinya tidak menyangkal bahwa pemerkosaan terjadi saat kerusuhan 1998.

Namun, ia meragukan bahwa peristiwa tersebut memenuhi kriteria sebagai tindak kekerasan seksual yang dilakukan secara kolektif dan sistemik.

Kekhawatiran soal Citra Bangsa

Lebih lanjut, Fadli mengungkap kekhawatirannya bahwa narasi pemerkosaan massal bisa berdampak negatif terhadap citra Indonesia di mata dunia.

"Kita ini enggak mau mencoreng muka kita sendiri, itu ada frame, waktu itu frame ya, termasuk dari asing menurut saya, bahwa terjadi perkosaan yang katanya massal," ucap Fadli.

Kontroversi Pernyataan Fadli Zon Sebelumnya

Pernyataan serupa juga pernah disampaikan Fadli dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).

Dalam wawancara tersebut, ia menyebut peristiwa pemerkosaan massal 1998 sebagai cerita yang tidak didukung oleh bukti kuat.

"Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada," kata Fadli.

Respons Klarifikasi dari Fadli Zon

Setelah menuai kecaman dari berbagai kalangan, Fadli Zon akhirnya memberikan klarifikasi.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menyangkal adanya pemerkosaan pada 1998, tetapi mengajak publik untuk bersikap objektif dalam memahami sejarah.

"Setiap luka sejarah harus kita hormati. Tapi sejarah bukan hanya tentang emosi, ia juga tentang kejujuran pada data dan fakta," kata Fadli dalam keterangannya, Selasa (17/6/2025).

Kenapa Fadli Zon Terus Menyangkal Pemerkosaan Massal?

Sikap konsisten Fadli Zon yang meragukan adanya pemerkosaan massal pada Mei 1998 menimbulkan pertanyaan.

Sejumlah aktivis HAM dan peneliti telah sejak lama mengungkap adanya kekerasan seksual terhadap perempuan, terutama perempuan Tionghoa, dalam rangkaian kerusuhan 1998.

Bahkan, Presiden BJ Habibie kala itu secara terbuka mengakui dan mengecam kekerasan tersebut.

Namun, menurut Fadli Zon, tanpa data hukum dan bukti konkret yang menunjukkan sifat sistematis dari pemerkosaan tersebut, penggunaan istilah “massal” dinilai berlebihan dan berpotensi menstigmatisasi bangsa Indonesia secara tidak adil.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .